Kementerian ATR/BPN Lantik 85 Pejabat Percepat Reformasi SDM

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat reformasi sumber daya manusia (SDM) dengan melantik 85 pejabat pada Rabu (29/4/2026) di Jakarta. Pelantikan yang dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ini dilakukan secara daring dan luring sebagai wujud penataan organisasi berbasis meritokrasi.

Sebanyak 85 pejabat yang dilantik tersebut terdiri atas 84 pejabat administrator dan satu pejabat fungsional. Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN.

Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa rotasi dalam organisasi merupakan hal wajar untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan, regenerasi, serta penyegaran. Langkah ini dinilai krusial agar kinerja institusi tetap adaptif dan profesional dalam melayani masyarakat.

Tiga Pendekatan Reformasi SDM

Reformasi SDM di lingkungan ATR/BPN dijalankan melalui tiga pendekatan utama yang saling terintegrasi. Ketiga pendekatan tersebut meliputi rotasi jabatan (tour of duty), rotasi wilayah kerja (tour of area), dan pembatasan masa jabatan (tour of time).

Kebijakan ini dirancang secara khusus untuk mencegah stagnasi organisasi sekaligus mendorong peningkatan kapasitas para aparatur negara. Menurut Nusron, pembatasan masa jabatan menjadi kunci utama dalam menjaga dinamika organisasi agar terus berkembang secara sehat.

Ia menekankan bahwa pejabat, khususnya di tingkat kepala kantor, idealnya tidak bertugas di satu lokasi lebih dari dua tahun. Hal ini bertujuan agar pegawai tidak terjebak dalam zona nyaman dan meritokrasi dapat berjalan secara konsisten.

Pemerataan Pengalaman Kerja

Selain merotasi jabatan, ATR/BPN juga mendorong pemerataan pengalaman kerja melalui penugasan lintas wilayah. Setiap pegawai diharapkan pernah bertugas di wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia untuk memperkuat kapasitas kelembagaan secara nasional.

Pendekatan lintas wilayah ini dinilai penting untuk membangun perspektif penanganan yang lebih komprehensif. Pasalnya, persoalan pertanahan dan tata ruang di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda di setiap daerah.

Nusron mengingatkan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar kebutuhan institusi, melainkan bagian dari strategi pengembangan karier aparatur ke depan. Karena itu, setiap pegawai dituntut untuk siap beradaptasi dan terus meningkatkan kompetensi demi kualitas pelayanan publik.