Menhub Prioritaskan Keselamatan untuk Pembukaan Kembali Stasiun Bekasi Timur

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam rencana pembukaan kembali layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Rabu, 29 April 2026. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di lokasi tersebut pada Senin, 27 April 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan operasional baru akan dilanjutkan setelah ada persetujuan (clearance) dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Pernyataan ini ditegaskannya saat meninjau langsung kesiapan infrastruktur di Stasiun Bekasi Timur.

“Apabila sudah ada clearance dari KNKT, kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek. Saat ini masih dilakukan persiapan uji rel, sistem persinyalan, dan aspek teknis lainnya,” ujar Dudy.

Pemulihan Jalur dan Penanganan Korban

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa pemulihan operasional perkeretaapian dilakukan secara bertahap. Jalur hilir telah dibuka sejak Selasa (28/4/2026) dini hari, sedangkan jalur hulu dinyatakan bersih dari puing-puing pada Rabu (29/4/2026) dini hari.

“Kami bersama KNKT memastikan jalur aman dilalui. Untuk sementara, diberlakukan pembatasan kecepatan maksimal 30 km/jam di area stasiun,” kata Bobby terkait prosedur keamanan sementara.

Dalam kesempatan yang sama, Menhub memaparkan perkembangan penanganan 106 penumpang yang terdampak insiden kecelakaan. Sebanyak 15 orang dinyatakan meninggal dunia dan 91 orang mengalami luka-luka, di mana 38 pasien luka telah diperbolehkan pulang setelah dirawat.

Kronologi dan Posko Tanggap Darurat

Berdasarkan hasil verifikasi awal, kecelakaan bermula saat KRL rute Cikarang–Jakarta tertemper kendaraan di perlintasan sebidang JPL 85. Gangguan operasional akibat insiden pertama ini berujung pada tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek yang sedang melintas.

Sebagai langkah penguatan respons darurat, Kemenhub bersama para pemangku kepentingan mendirikan posko di Stasiun Bekasi Timur dan Stasiun Gambir. Kedua posko tanggap darurat tersebut akan beroperasi selama 14 hari ke depan untuk mendukung penanganan situasi.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran keselamatan dalam bentuk apa pun. Insiden ini dipastikan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi perbaikan sistem transportasi perkeretaapian nasional di masa mendatang.