Hari Otoda ke-30, Wabup Blora Tekankan Reformasi Birokrasi Berbasis Hasil

Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menginstruksikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera beralih ke reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome). Pernyataan tegas ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 di halaman Kantor Bupati Blora pada Senin (27/4/2026). Menurutnya, birokrasi pemerintah daerah tidak boleh lagi terjebak pada sekadar rutinitas formalitas semata.

Setyorini menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting bagi pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Melalui tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita", pemerintah daerah dituntut kreatif dalam menggali potensi lokal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian fiskal sehingga daerah tidak melulu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Kita ingin hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas," tegas Setyorini di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu berinovasi, mandiri, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peringatan Hari Otoda diharapkan menjadi momentum pengingat bagi terciptanya perubahan nyata di Kabupaten Blora.

Enam Langkah Strategis Pemkab Blora

Untuk mewujudkan reformasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora telah memfokuskan enam langkah strategis ke depan. Langkah pertama adalah mengintegrasikan perencanaan daerah agar sinkron dengan program nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selanjutnya, digitalisasi birokrasi akan terus didorong demi menciptakan tata kelola yang transparan melalui berbagai inovasi.

Langkah strategis lainnya meliputi peningkatan kemandirian fiskal dan penguatan kolaborasi lintas wilayah untuk menangani berbagai isu strategis daerah. Pemkab Blora juga akan berfokus pada pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan guna mengurangi kesenjangan sosial. Terakhir, ketahanan daerah akan diperkuat agar selalu siap menghadapi potensi krisis berskala lokal maupun global.

Efisiensi Anggaran dan Kolaborasi Pembangunan

Lebih lanjut, Wakil Bupati Blora mengingatkan agar semangat otonomi daerah ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Sesuai dengan arahan Presiden RI, seluruh kegiatan pemerintahan diminta tetap sederhana dan hemat anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas keuangan serta memaksimalkan program prioritas daerah.

Upacara peringatan tersebut berlangsung khidmat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI/Polri, ASN, hingga para pelajar. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi simbol sinergi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kedaulatan daerah. "Kolaborasi adalah kunci agar pembangunan berkelanjutan di Blora ini benar-benar merata," pungkas Setyorini.