BGN dan Diskominfo Sulut Perkuat Sistem Pengaduan Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat integrasi sistem pengaduan publik di Manado, Selasa (21/4). Langkah strategis ini dilakukan untuk mempercepat respons pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya penyelarasan berbagai kanal pengaduan yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kanal tersebut meliputi SP4N LAPOR, media sosial resmi pemerintah, situs web layanan publik, hingga platform "Lapor Pak Gubernur".

Optimalisasi dan Kategorisasi Laporan

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan sistem ini menjadi instrumen penting agar program berjalan efektif. Pengaduan masyarakat dinilai sebagai bagian krusial dari evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

"Integrasi sistem pelaporan menjadi kunci agar respons pemerintah lebih cepat dan terarah," ujar Hidayati di Manado. Ia menambahkan, setiap laporan yang masuk terkait Program MBG perlu dikategorikan secara jelas dan sistematis.

Kategorisasi ini bertujuan agar penanganan laporan dapat dilakukan sesuai prioritas dan tingkat urgensi di lapangan. Dengan adanya pengelompokan yang tepat, setiap aduan dipastikan tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret.

Respons Cepat Isu Viral

Selain pengaduan resmi, BGN juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap berbagai isu yang viral di media sosial. Tim di daerah diharapkan selalu melakukan verifikasi langsung di lapangan sebelum memberikan klarifikasi resmi kepada publik.

Langkah verifikasi ini sangat diperlukan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat. Merespons arahan tersebut, Diskominfo Sulawesi Utara menyatakan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi pengelolaan pengaduan publik di wilayahnya.

Kolaborasi ini akan mendorong integrasi data antar kanal agar lebih mudah diakses oleh instansi terkait. "Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan respons yang cepat, tepat, dan terukur terhadap setiap laporan yang disampaikan," pungkas Hidayati.