Pertumbuhan Ekonomi Lumajang 2025 Capai 5,35 Persen, Lampaui Rata-rata Nasional

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sukses mencapai angka 5,35 persen pada tahun 2025. Capaian impresif ini melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen dan Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika dan tekanan global. Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan indikator fondasi ekonomi daerah di Lumajang pada Kamis (23/4/2026).

Ditopang Pertanian dan Hilirisasi Industri

Struktur perekonomian Lumajang saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor primer tersebut memberikan kontribusi besar mencapai 31,98 persen sekaligus menjadi penopang utama stabilitas ekonomi daerah.

Indah menegaskan bahwa sektor pertanian perlu terus diperkuat dengan mendorong peningkatan nilai tambahnya. Di sisi lain, sektor industri pengolahan juga mulai menunjukkan perkembangan positif dengan raihan kontribusi sebesar 23,66 persen.

Peningkatan di sektor industri pengolahan mengindikasikan adanya pergeseran strategis menuju hilirisasi. Langkah penguatan sektor nonpertanian ini dinilai penting agar struktur ekonomi lebih beragam dan mampu meningkatkan daya saing produk lokal.

Penurunan Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif turut berdampak langsung pada perbaikan sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Lumajang tercatat berhasil ditekan hingga angka 3,08 persen.

Angka pengangguran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang mencapai 3,88 persen dan tingkat nasional sebesar 4,85 persen. Kondisi ini membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadikan capaian ini sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis data. Melalui program Desa Cinta Statistik dan Sensus Ekonomi 2026, setiap kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.