Diskominfo Sulut Jadi Satgas Percepatan Program MBG, BGN Beri Apresiasi

MANADO — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Utara resmi memperkuat perannya sebagai Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan peran ini dikukuhkan dalam rapat konsolidasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Manado pada Selasa (21/4).

Langkah strategis tersebut sejalan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 254 Tahun 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi pelaksanaan program MBG di daerah, terutama terkait komunikasi publik dan pengelolaan informasi terpadu.

Apresiasi dari Badan Gizi Nasional

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara. Ia menilai penetapan Diskominfo sebagai Satgas MBG adalah langkah krusial untuk kesuksesan program di daerah.

"Penetapan ini memastikan komunikasi publik berjalan lebih terarah, cepat, dan terkoordinasi," ujar Hidayati di Manado. Ia menegaskan bahwa satgas daerah harus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, BGN mendorong agar fungsi satgas tidak sebatas urusan administratif semata. Satgas diharapkan mampu menjadi pusat kendali informasi yang bisa merespons dinamika lapangan secara tepat waktu (real time).

Optimalisasi Kanal Komunikasi Daerah

Forum konsolidasi tersebut turut membahas kebutuhan penguatan perangkat pendukung kerja satgas. Beberapa kebutuhan operasional itu meliputi surat tugas, pedoman kerja, hingga penguatan pusat distribusi informasi kelembagaan.

Merespons hal itu, Diskominfo Sulut menyatakan kesiapannya untuk mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi publik yang sudah berjalan. Saluran informasi tersebut meliputi media sosial, situs web resmi, serta platform pengaduan SP4N LAPOR dan Lapor Pak Gubernur.

Pihak BGN menilai integrasi sistem komunikasi ini sangat penting untuk meminimalkan potensi disinformasi di ruang publik. Sinergi pusat dan daerah ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang membuat pelaksanaan Program MBG lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.