Kemen PU Bangun Dapur MBG di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) resmi menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan fasilitas modern yang diumumkan pada Minggu (19/4/2026) ini bertujuan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat setempat.

Dua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat layanan dasar dan memeratakan pembangunan di tapal batas negara.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas SPPG tersebut juga dirancang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

"Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM," ujar Dody dalam keterangan resminya. Ia menegaskan, pembangunan difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi tinggi sebagai wujud nyata kehadiran negara.

Fasilitas Modern Berstandar Kebersihan

Kedua SPPG dilengkapi dengan sarana pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Fasilitas ini mencakup dapur utama, ruang penyimpanan bahan makanan, area pencucian, gudang, jaringan air bersih, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Infrastruktur pelengkap lainnya juga turut disiapkan, meliputi tempat pembuangan sampah, ruang panel, area parkir, serta penataan lingkungan kawasan. Secara rinci, SPPG PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi, sedangkan PLBN Motamasin menempati lahan seluas 1.469,12 meter persegi.

Proyek ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kemen PU dengan melibatkan kontraktor serta konsultan pengawas nasional. Pemerintah berharap keberadaan SPPG mampu meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak di perbatasan sekaligus menggerakkan ekonomi lewat keterlibatan pelaku usaha setempat.