Pemerintah Pertahankan Defisit APBN Kurang dari 3 Persen Serta Susun Langkah Hadapi Lonjakan Harga Energi

Presiden Prabowo memimpin rapat bersama para menteri untuk membicarakan penguatan ketahanan fiskal negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026. (Foto: BPMI Setpres)

Di tengah fluktuasi global dan lonjakan harga energi, pemerintah terus berupaya mengokohkan ketahanan fiskal Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026).

Airlangga memaparkan bahwa Presiden memberikan instruksi mutlak untuk menahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak melebihi ambang batas 3 persen. Sebagai tindak lanjut, program efisiensi anggaran mulai diterapkan secara menyeluruh di berbagai kementerian dan lembaga.

“Kami memastikan defisit APBN terkendali di bawah 3 persen sejalan dengan instruksi di Sidang Kabinet Paripurna. Lewat rapat dengan kementerian terkait, efisiensi di berbagai K/L telah dieksekusi, sehingga batas defisit 3 persen tersebut bisa amankan,” ungkap Airlangga.

Selain pengetatan anggaran, serangkaian tindakan antisipatif telah disiapkan guna meredam imbas kenaikan harga BBM serta komoditas lain. Salah satu solusinya adalah dengan menggenjot volume produksi batu bara nasional.

“Bapak Presiden secara khusus menginstruksikan peningkatan kapasitas produksi batu bara. Konsekuensinya, akan ada penyesuaian terkait RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” sambungnya.

Guna memaksimalkan pundi-pundi negara di tengah meroketnya harga komoditas tersebut, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji ulang regulasi mengenai tarif pajak ekspor batu bara.

Pada sektor kelistrikan, langkah penghematan diwujudkan melalui percepatan transisi dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menuju pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menyiasati mahalnya harga minyak dunia. Eksekusi tugas ini telah diserahkan langsung kepada Badan Pengelola Investasi Danantara.

Tidak hanya itu, wacana penerapan sistem kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari per minggu juga turut dipertimbangkan. Kebijakan ini diproyeksikan mampu memangkas angka konsumsi BBM hingga 20 persen akibat menurunnya mobilitas masyarakat.

“Akan ada penghematan BBM yang cukup masif dari berkurangnya mobilitas harian ini, estimasinya mencapai seperlima dari total pengeluaran biasanya,” kata Airlangga.

Ia menekankan bahwa skema WFH ini dirancang agar tidak hanya mengikat aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan bisa diadaptasi oleh perusahaan swasta serta pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah masih menggodok regulasi tersebut dan akan membeberkan detailnya ke publik segera setelah rancangannya rampung.

Sederet manuver ini merepresentasikan sikap pemerintah yang responsif, terukur, dan antisipatif demi menjaga kestabilan ekonomi makro sekaligus memperkokoh pilar kemandirian energi dan ketahanan negara. (BPMI Setpres)