Presiden Prabowo Tinjau Evaluasi Ekonomi Nasional, Pemerintah Jamin Stabilitas Tetap Terjaga Menghadapi Gejolak Global

Situasi perekonomian Indonesia terkini dipaparkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai situasi ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa stabilitas dan kekuatan sejumlah indikator makroekonomi Indonesia saat ini tetap terjaga dengan baik.

Menurut Airlangga, roda perekonomian nasional masih digerakkan secara dominan oleh belanja dalam negeri. Tingginya sumbangsih konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi bukti nyata dari kondisi tersebut.

"Secara makro, daya beli masyarakat sangat baik dan menyumbang 54 persen terhadap PDB, dengan catatan Mandiri Spending Index yang menyentuh angka 360,7," lapor Airlangga.

Menko Perekonomian juga menyoroti rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia yang tergolong aman jika disandingkan dengan banyak negara lain. Rasio ULN terhadap PDB dipastikan masih berada di level yang sangat aman, yakni di bawah 30 persen.

“Hingga hari ini, posisi utang luar negeri kita sangat terkendali di angka 29,9 persen dari PDB, Pak. Masih di bawah ambang batas 30 persen,” tutur Airlangga.

Ketahanan ekonomi nasional juga didukung oleh cadangan devisa yang sangat memadai untuk meredam gejolak eksternal. Airlangga mencatat, jumlah cadangan devisa Indonesia kini telah melampaui angka 150 miliar dolar AS.

Dari sektor perdagangan internasional, tren positif terlihat dari tingginya angka ekspor. Komoditas andalan seperti nikel, batu bara, tembaga, dan karet dinilai memiliki andil yang sangat besar bagi perekonomian negara.

“Kita memiliki national hedging dari tren kenaikan ekspor komoditas tersebut yang mencapai 47 miliar USD. Angka ini secara alami mampu menutupi kerugian dari defisit sektor migas yang berada di angka 19,5 miliar USD,” paparnya.

Selain itu, upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS juga menunjukkan hasil nyata lewat peningkatan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dengan berbagai negara mitra dagang strategis.

“Melalui sinergi yang erat dengan BI, volume transaksi LCS dengan China, Jepang, Thailand, dan Malaysia melonjak tajam menjadi 25,56 miliar USD, Pak. Jauh meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 12,9 miliar USD,” ungkap Airlangga.

Dalam sidang tersebut, Airlangga juga memaparkan peran krusial APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) ekonomi. Daya beli rakyat terus dipertahankan lewat kucuran program pemerintah, termasuk bantuan sosial pangan dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR).

“APBN kita berfungsi sebagai shock absorber. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp11,92 triliun untuk bantuan pangan serta sekitar Rp40 triliun untuk kebutuhan THR pada tahun ini, Pak,” jelasnya.

Terkait pemasukan negara, realisasi penerimaan pajak pada kuartal pertama 2026 mengalami lonjakan yang menggembirakan ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Puncak penerimaan ini diproyeksikan akan terus naik pada bulan Maret yang bertepatan dengan momentum pelaporan pajak.

“Penerimaan di bulan Maret diyakini akan semakin memuncak karena adanya kewajiban pelaporan SPT bagi seluruh wajib pajak pada bulan tersebut, Pak,” imbuh Airlangga.

Pemaparan komprehensif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merawat ketahanan ekonomi di tengah gejolak global yang dinamis, sekaligus sebagai pijakan untuk memperkokoh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. (BPMI Setpres)