Sekolah Rakyat Probolinggo Jadi Model Terintegrasi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, memperkuat implementasi program Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 (SR-T7) sebagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo, Madihah, dalam kunjungan jurnalistik pada Kamis (16/4/2026).

Program rintisan nasional ini tidak hanya berfokus pada pendidikan formal anak dari keluarga prasejahtera. Pemerintah daerah juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga melalui sinergi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, dan dukungan pemerintah pusat.

Infrastruktur dan Validasi Sasaran Ketat

Madihah menjelaskan, konsep terintegrasi mencakup penyediaan jenjang SMP dan SMA dalam satu lokasi dengan pendekatan penyelesaian masalah secara menyeluruh. Pemkot Probolinggo memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai asrama siswa dan fasilitas sekolah yang ada untuk kegiatan belajar mengajar.

Pelaksanaan program ini dibagi menjadi tiga fase utama, yakni inisiasi, validasi, dan penguatan. Pada tahap validasi, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Tim gabungan melakukan verifikasi langsung ke lapangan secara dari rumah ke rumah untuk memastikan akurasi data. Langkah ini menjamin bahwa intervensi pendidikan benar-benar menyentuh masyarakat paling miskin atau kelompok desil satu dan dua.

Pendampingan Holistik dan Pemberdayaan Orang Tua

Saat ini, tercatat ada 91 siswa aktif di SR-T7 dari total 100 siswa awal, dengan tingkat putus sekolah yang relatif rendah. Untuk mendukung kesejahteraan mental, pemerintah menyediakan pendampingan psikososial bagi para siswa melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Pendampingan tersebut dinilai sukses meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme para siswa dalam merancang masa depan. Guna memastikan keberlanjutan setelah lulus, Pemkot Probolinggo telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dalam hal penyediaan beasiswa.

Bagi lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah membuka akses pelatihan keterampilan dan peluang kerja. Program vokasi ini turut didukung oleh skema kemitraan bersama dunia usaha, industri, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, intervensi ekonomi juga menyasar orang tua siswa agar tidak membebani anak. Dinsos PPPA memberikan pelatihan keterampilan teknis, seperti usaha penatu (laundry) dan pengolahan makanan, kepada sekitar 60 orang tua.

Selain pelatihan, pemerintah menyalurkan bantuan peralatan dan membuka akses permodalan. Pendekatan holistik dari hulu ke hilir ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga pengentasan kemiskinan berjalan optimal dan berkelanjutan.