BPJPH dan LPS Bersinergi Perkuat Infrastruktur Laboratorium Halal Nasional

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersinergi memperkuat infrastruktur laboratorium halal di Jakarta pada Selasa (14/4/2026). Langkah strategis ini dilakukan sebagai fondasi utama untuk menjamin akurasi dan kredibilitas sistem sertifikasi produk halal nasional.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa laboratorium menjadi elemen krusial dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Penguatan kapasitas pengujian ilmiah merupakan penentu utama dalam memastikan kepastian status halal suatu produk.

"Laboratorium adalah fondasi jaminan produk halal. Kekuatan sistem ini ditentukan oleh kemampuan pembuktian ilmiah yang akurat dan terpercaya," ujar Ahmad Haikal Hasan.

Penguatan infrastruktur ini menjadi semakin penting seiring implementasi kebijakan wajib halal nasional. Kebijakan tersebut menuntut sistem verifikasi yang cepat, presisi, dan berstandar internasional agar tidak memunculkan potensi sengketa hasil pengujian.

Menjadi Laboratorium Rujukan Nasional

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menekankan pentingnya membangun laboratorium halal dengan kualitas di atas standar umum. Laboratorium milik BPJPH diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perbedaan hasil uji halal di lapangan.

"Ini bukan laboratorium biasa, tetapi laboratorium rujukan yang menentukan kepastian dan keadilan dalam sistem halal," tegas Anggito Abimanyu.

Selain berfokus pada peningkatan kualitas, sinergi lintas lembaga juga diarahkan untuk memperluas skala layanan laboratorium pengujian. Hal ini mencakup upaya mempercepat proses pengujian serta meningkatkan kapasitas deteksi berbasis teknologi mutakhir.

Penguatan fasilitas laboratorium ini menjadi bagian dari strategi pemerintah yang sejalan dengan agenda Asta Cita. Langkah tersebut tidak hanya mendukung perlindungan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekspansi industri halal Indonesia di pasar global.