Mendagri Tekankan Pengawasan Ketat Dana Otsus dan Keistimewaan Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Danais) agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan Mendagri saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Menurut Tito Karnavian, tata kelola administrasi harus tetap menjadi fokus utama perbaikan pemerintahan daerah. Hal ini tetap diperlukan meskipun indikator makro pembangunan di daerah terkait, seperti pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menunjukkan tren yang positif.

"Dana Otsus kalau betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali. Kita bisa mengontrol dan melakukan pengawasan bersama," ujar Tito di hadapan anggota dewan.

Percepatan Penyaluran di Papua dan Aceh

Mendagri secara khusus menyoroti perlunya percepatan implementasi program di Tanah Papua. Hal ini dilakukan melalui perbaikan mekanisme persyaratan penyaluran agar dana yang dianggarkan pusat tidak terlambat turun.

Sementara itu, untuk Provinsi Aceh, pemerintah menekankan penguatan pada aspek kewenangan dan kelembagaan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi kendala dalam proses perencanaan dan eksekusi anggaran di lapangan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga berkomitmen memberikan pendampingan intensif kepada daerah. "Ini upaya kita untuk membantu daerah Papua menyelesaikan keterlambatan penyaluran karena mekanisme administrasi," jelas Tito.

DIY Menjadi Model Transparansi

Di sisi lain, Mendagri memberikan apresiasi tinggi terhadap implementasi Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wilayah ini dinilai sukses mencatatkan tingkat penyerapan anggaran hingga di atas 95 persen.

DIY dianggap berhasil menjadi contoh tata kelola yang mumpuni berkat kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Salah satu inovasi yang dipuji adalah inisiasi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait pelabelan khusus pada berbagai program yang didanai Danais.

Program berlabel khusus tersebut dapat dilihat secara nyata pada fasilitas publik, seperti Teras Malioboro dan becak listrik. "Kita melihat Yogya bisa menjadi model bagaimana dana tersebut riil memberikan manfaat dan terbuka secara transparan," tutupnya.