BMKG Prediksi Kemarau 2026 Lebih Kering, Dorong Mitigasi Lintas Sektor

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong kesiapsiagaan lintas sektor untuk menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat koordinasi mitigasi dampak kemarau di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut bertujuan merumuskan strategi nasional dalam merespons potensi kekeringan panjang akibat anomali cuaca. Apresiasi juga diberikan kepada Kementerian PU atas inisiatif memperkuat kesiapan berbagai pihak guna mengantisipasi ancaman krisis air.

Ancaman El Nino pada 2026

Faisal menjelaskan, kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral dengan indeks ENSO sekitar +0,28. Namun, pada semester kedua 2026, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi El Nino lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50-80 persen.

Menurutnya, kemarau dan El Nino adalah fenomena berbeda yang tidak selalu terjadi bersamaan setiap tahunnya. "Namun jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kondisi kemarau akan menjadi jauh lebih kering," jelas Faisal.

Strategi Mitigasi Kekeringan

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis mitigasi bencana hidrometeorologi. Rekomendasi ini mencakup respons cepat pada wilayah berpotensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk, pelaksanaan modifikasi cuaca, serta efisiensi penggunaan air dan energi.

Dukungan BMKG dipastikan tidak hanya terbatas pada sektor kebencanaan, tetapi juga mencakup pertanian, transportasi, dan infrastruktur pekerjaan umum. Pengelolaan sumber daya air ditekankan harus seimbang agar tidak memicu kekeringan ekstrem maupun bencana banjir.

Tantangan Serius Lintas Sektor

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Adenan Rasyid, menyebut kemarau panjang 2026 adalah tantangan serius. Dampak kekeringan diyakini dapat menurunkan debit sungai, mengganggu pola tanam, hingga memicu risiko kebakaran hutan dan lahan.

"Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama," tegas Adenan.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri perwakilan BNPB, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Bappenas, hingga unsur TNI-Polri. Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat memanfaatkan data saintifik BMKG sebagai landasan pengambilan kebijakan kesiapsiagaan nasional.