Kemenhub Hibahkan Aset ke Pemkab Mamuju untuk Perkuat Layanan Pelabuhan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Senin (13/4/2026). Penandatanganan perjanjian di Jakarta ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset dan meningkatkan pelayanan kepelabuhanan di daerah tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menjelaskan bahwa aset yang dihibahkan berupa tanah seluas 330 meter persegi dan pagar permanen 48 meter persegi. Aset yang sebelumnya dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju ini secara langsung terdampak proyek pelebaran Jalan Ring Road Arteri.

Sebagai skema timbal balik, Pemkab Mamuju juga turut menghibahkan lahan seluas 2.400 meter persegi kepada pemerintah pusat. Lahan baru tersebut nantinya akan digunakan secara khusus untuk pembangunan kantor baru UPP Kelas III Mamuju.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Proses hibah ini telah melalui tahapan mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju pada tahun 2025, serta penetapan keputusan resmi Menteri Perhubungan.

Lollan menegaskan bahwa pengelolaan BMN ini dilakukan secara profesional dan akuntabel guna memberikan nilai tambah pelayanan publik. Hibah ini juga menjadi bukti nyata sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi laut.

Dengan adanya ketersediaan lahan baru, operasional UPP Kelas III Mamuju diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Peningkatan efisiensi ini diyakini akan menaikkan kualitas layanan bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan.

Dorong Ekonomi Pascagempa

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menyambut sangat positif langkah hibah aset tersebut. Ia menilai perluasan pelabuhan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya demi kelancaran arus penumpang dan distribusi hasil pertanian.

Sitti mengungkapkan bahwa aktivitas pelabuhan di Mamuju sempat menurun drastis akibat gempa bumi yang merusak fasilitas dermaga. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sangat dibutuhkan untuk segera mengembalikan fungsi layanan secara maksimal.

Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung pengembangan pelabuhan lewat penyediaan sumber daya dan kolaborasi lintas sektor. Langkah optimalisasi ini ditargetkan mampu memacu mobilitas barang serta penumpang di Sulawesi Barat agar lebih efektif dan berdaya saing.