Presiden Prabowo Tekankan Keselamatan Jemaah Haji Sebagai Prioritas Tertinggi.

Di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Timur Tengah, pemerintah menjamin bahwa keamanan para calon jemaah haji merupakan fokus terpenting pada musim haji tahun ini. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/03/2026).

“Arahan utama dari Bapak Presiden adalah jaminan keamanan bagi jemaah haji. Itu adalah hal yang mutlak. Oleh karena itu, kami sedang merancang sejumlah skenario yang menitikberatkan pada perlindungan warga negara kita yang dijadwalkan berangkat haji bulan April mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dahnil memaparkan bahwa berbagai alternatif rencana keberangkatan pada April nanti sedang dimatangkan. Dalam menentukan setiap langkah dan kebijakan, pemerintah akan terus mengamati dinamika keamanan di wilayah Timur Tengah secara saksama.

“Jika situasi kondusif, intensitas konflik mereda, dan keamanan jemaah terjamin, maka kelompok terbang (kloter) perdana akan diberangkatkan pada 22 April. Meski demikian, sesuai instruksi Presiden, kita wajib bersiap menghadapi segala kemungkinan dan situasi,” tegas Dahnil.

Di samping itu, sinergi yang kuat antar-kementerian juga terus dibangun oleh pemerintah guna mewujudkan pelaksanaan ibadah haji yang lancar dan terlindungi.

“Kami pun bersiap untuk berdiskusi dengan DPR terkait opsi-opsi mitigasi, khususnya jika situasi konflik memburuk dan berisiko mengancam keselamatan jemaah kita,” katanya.

Dahnil menerangkan bahwa rancangan tindakan preventif yang mengutamakan keselamatan jemaah telah disusun. Pilihan langkah tersebut mencakup pengalihan jalur penerbangan ke rute yang lebih aman, hingga kemungkinan penundaan jadwal keberangkatan jika situasi dianggap terlalu rawan bagi jemaah.

“Sebagai contoh, penundaan ibadah haji bisa menjadi alternatif apabila keadaan benar-benar mengancam nyawa. Jika keamanan warga negara terganggu, langkah ini akan kami konsultasikan bersama DPR dengan tetap merujuk pada petunjuk Presiden,” pungkasnya. (BPMI Setpres)