Kepala BGN Pastikan Pengelolaan Anggaran Negara Transparan dan Berlapis

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara di instansinya dilakukan melalui mekanisme pengawasan berlapis. Langkah ini melibatkan berbagai lembaga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Menurut Dadan, prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara adalah tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan. "Dalam pengelolaan uang negara, you are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4).

Mekanisme Perencanaan Tripartit

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa tahap perencanaan program dibahas melalui forum tripartit secara terpadu. Forum ini melibatkan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mekanisme pelibatan tiga pihak tersebut juga diterapkan dalam proses pembahasan anggaran hingga tahap pembukaan blokir anggaran. Pendekatan ketat ini diwajibkan karena program yang dijalankan oleh BGN masuk dalam daftar prioritas nasional pemerintah.

Pengawasan Pengadaan dan Pembayaran

Pada tahap pengadaan, prosesnya harus melalui peninjauan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum memperoleh persetujuan final dari Kemenkeu.

Begitu pula dengan proses pencairan dana, seluruh tahapannya tidak lepas dari pengawasan ketat. "Dalam proses pembayaran, semuanya disetujui oleh Kementerian Keuangan," tegas Dadan.

Sementara itu, secara teknis peran Bappenas diarahkan untuk lebih berfokus pada penilaian hasil akhir atau output program. Bappenas tidak masuk pada ranah penilaian rincian spesifikasi teknis pengadaan.

Melalui mekanisme berlapis tersebut, BGN menjamin seluruh pengelolaan keuangan negara terawasi dengan baik. Setiap kebijakan anggaran dipastikan berjalan secara transparan, akuntabel, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan.