NTT Jadi Pilot Project Kebun Pangan Perempuan untuk Tekan Stunting

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih sebagai pilot project Program Kebun Pangan Perempuan (KPP). Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, menekan angka stunting, sekaligus memberdayakan perempuan di tingkat desa.

Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria yang digelar secara daring pada Rabu (9/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. Lokakarya juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Dinas Pertanian, serta PKK dari seluruh kabupaten dan kota se-NTT.

Wamen Veronica Tan menegaskan bahwa berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT, seperti kekerasan hingga stunting, memiliki akar yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. "Kebun Pangan Perempuan menjadi entry point untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga," ujarnya. Ia meyakini bahwa pemberdayaan perempuan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lahan Perhutanan Sosial

Berdasarkan data lokakarya, prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian PPPA telah membangun kolaborasi lintas kementerian guna mendukung implementasi Program KPP. Bersama Kementerian Pertanian, program ini masuk dalam delapan titik kerja sama swasembada pangan nasional.

Selanjutnya, bersama Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dijadwalkan melakukan verifikasi lahan di NTT pada 9–14 April 2026. Langkah ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya izin pemanfaatan perhutanan sosial diberikan khusus kepada kelompok perempuan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memanfaatkan lahan telantar melalui mekanisme reforma agraria.

"Yang paling penting adalah champion-nya perempuan-perempuan lokal yang benar-benar mencintai tanahnya dan mau bekerja. Asalkan ada champion, kita akan carikan dukungannya," tegas Wamen Veronica Tan.

Konsep Mama Bumi dan Dukungan Pemprov NTT

Program KPP dibangun di atas empat pilar utama, yakni Perempuan, Keluarga, Anak, dan Ekonomi Restoratif. Sebagai identitas gerakan, diperkenalkan konsep Mama Bumi (MABU) dengan slogan "Bumi Dijaga, Hati Dirawat, Hidup Dirayakan." Melalui pendekatan ini, perempuan didorong menjadi penggerak solidaritas komunitas dan pengambil keputusan di tingkat keluarga maupun desa.

NTT dipilih sebagai wilayah pilot project karena berstatus sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Sebelumnya, program serupa telah dijalankan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sejak 2025 di tujuh kabupaten di NTT. Capaiannya mencakup 10 kebun aktif yang melibatkan lebih dari 100 perempuan dan menghasilkan 40 jenis komoditas lokal.

Ketua TP-PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menyambut positif program yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan daerah tersebut. "Daya ungkitnya ada di ekonomi. Jika ekonomi membaik, stunting akan turun dan kekerasan berkurang," jelasnya. PKK akan segera mengaktifkan Dasawisma di seluruh kabupaten/kota untuk menjaring kelompok penggerak program terbaik.

Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Monica Tanuhandaru, menambahkan bahwa Program KPP adalah pintu masuk strategis dalam membangun ekonomi restoratif berbasis desa. Pendekatan ini dinilai berpotensi mendorong NTT mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen dalam tujuh hingga 10 tahun ke depan. Menutup kegiatan, Wamen PPPA mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melihat dan mengoptimalkan potensi perempuan di wilayahnya masing-masing guna membangun ketahanan pangan.