Kemendiktisaintek Salurkan Rp1,7 Triliun untuk 18 Ribu Riset Berdampak Nyata

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk 18.215 kegiatan riset dan pengembangan pada 2026. Program ini difokuskan untuk memberikan solusi konkret bagi persoalan strategis nasional sekaligus memperkuat peran sains dan teknologi sebagai motor pembangunan.

Pengumuman penerima pendanaan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kemendiktisaintek pada Kamis (9/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan "Diktisaintek Berdampak" yang memastikan hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia industri.

Fokus Penanganan Isu Strategis dan Kolaborasi

Pendanaan disalurkan melalui sembilan program utama, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, hilirisasi riset prioritas, hingga kolaborasi internasional. Program tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan nasional, seperti penanganan stunting, kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan pengendalian tuberkulosis. Selain itu, riset juga menyasar percepatan pengelolaan sampah terpadu serta rehabilitasi pascabencana di Sumatra.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan pentingnya kolaborasi agar inovasi berdampak luas. "Riset dan inovasi harus memberikan solusi nyata. Kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci agar hasil riset dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri," ujarnya.

Secara nasional, penerima dana riset ini mencakup dosen di 38 provinsi di Indonesia. Komposisi penerima terdiri dari 40 persen perguruan tinggi negeri dan 60 persen perguruan tinggi swasta. Distribusi ini menunjukkan upaya nyata dalam pemerataan akses dan penguatan ekosistem riset secara inklusif.

Prioritas Anggaran dan Percepatan Hilirisasi

Dari segi prioritas, sektor kesehatan mendapatkan porsi terbesar dengan alokasi 27 persen. Bidang ketahanan pangan menyusul sebesar 25 persen, hilirisasi dan industrialisasi 16 persen, serta digitalisasi mencapai 15 persen. Sisa pendanaan dialokasikan untuk sektor energi, manufaktur, maritim, pertahanan, serta riset sosial humaniora.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa skema pendanaan tahun ini dirancang khusus untuk mempercepat hilirisasi. "Program ini diarahkan untuk menjawab persoalan strategis nasional sekaligus memperkuat kolaborasi lintas perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah agar dampaknya lebih luas," ungkapnya.

Secara rinci, Program Penelitian mendominasi dengan 13.028 proposal senilai Rp1,04 triliun. Selanjutnya, Program Pengabdian kepada Masyarakat menjangkau 3.328 tim, sedangkan Program Hilirisasi Riset Prioritas mendukung 925 proposal. Terdapat pula Program Mahasiswa Berdampak yang melibatkan lebih dari 10 ribu mahasiswa untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui pendanaan ini, pemerintah menegaskan komitmen menjadikan riset sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kemdiktisaintek juga menyesuaikan jadwal pengumuman agar implementasi kebijakan honorarium peneliti hingga 25 persen dapat berjalan akuntabel mulai 2026.