Cakupan Imunisasi Anak Belum Merata, Kemenkes Kejar Target 2026

Upaya perlindungan anak Indonesia melalui imunisasi masih menghadapi tantangan besar karena cakupannya yang belum merata hingga 2025. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat masih banyak anak berstatus zero dose atau belum menerima imunisasi dasar di berbagai wilayah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera mengejar target imunisasi pada 2026.

Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Kemenkes, dr. Gertrudis Tandy, menegaskan bahwa imunisasi adalah hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi. "Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi," ujarnya dalam webinar nasional di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, aturan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Hampir 1 Juta Anak Berstatus Zero Dose

Salah satu sorotan utama Kemenkes adalah tingginya jumlah anak berstatus zero dose DPT-HB-Hib. Pada 2025, tercatat sebanyak 991.022 anak belum pernah menerima imunisasi dasar tersebut sama sekali.

Angka ini menunjukkan rentannya anak Indonesia terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi, seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Hib. "Kalau anak tidak diimunisasi lengkap atau terlambat, maka ia menjadi rentan tertular penyakit dan bisa menjadi sumber penularan," kata dr. Gertrudis.

Kondisi serupa terjadi pada imunisasi anak sekolah. Cakupan nasional untuk kategori ini masih berada di bawah 88 persen yang merupakan target pada 2025.

Capaian Positif dan Peningkatan Target 2026

Meskipun penuh tantangan, Indikator Capaian Program Imunisasi 2025 juga menunjukkan sejumlah hasil yang positif. Cakupan imunisasi bayi lengkap berhasil mencapai 80,2 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 80 persen.

Capaian positif lainnya meliputi cakupan kekebalan kelompok sebesar 44,5 persen, imunisasi antigen baru 72,9 persen, dan imunisasi lengkap baduta 78,9 persen. Cakupan HPV juga telah mencapai 91,1 persen, sementara wanita usia subur berstatus T2+ menyentuh 72,1 persen.

Namun, masih ada dua indikator penting yang belum memenuhi target nasional pada 2025. Indikator tersebut adalah cakupan MR 1 pada bayi yang baru mencapai 82,6 persen (target 85 persen) dan imunisasi usia sekolah dasar sebesar 82,1 persen (target 88 persen).

Imunisasi sebagai Perlindungan Masyarakat

Kemenkes mengingatkan bahwa cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal ini sangat penting untuk melindungi masyarakat secara luas, termasuk kelompok rentan seperti bayi baru lahir dan lansia.

Memasuki tahun 2026, pemerintah menaikkan target nasional sebagai bentuk percepatan program perlindungan anak. Target cakupan imunisasi bayi lengkap ditingkatkan menjadi 85 persen, sedangkan cakupan usia sekolah ditargetkan mencapai 90 persen.

Seluruh daerah diajak untuk memaksimalkan layanan imunisasi rutin, imunisasi kejar, dan penelusuran sasaran zero dose. "Ini baru April, perjalanan masih panjang. Dengan kerja keras bersama, target 2026 harus bisa kita capai," pungkas dr. Gertrudis.