BGN Terapkan Aturan WFH untuk Hemat BBM, Pastikan Layanan Publik Optimal

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan kebijakan penyesuaian tugas kedinasan melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026. Langkah ini diambil pemerintah untuk mendukung efisiensi operasional dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengganggu layanan publik masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi mengurangi mobilitas pegawai. "Penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk Work From Home (WFH), menjadi salah satu cara efektif untuk menekan konsumsi BBM," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/4).

BGN juga memberlakukan skema kerja bergilir bagi unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sistem ini mengombinasikan bekerja dari kantor (WFO) dan WFH secara terjadwal agar pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal.

"Bagi yang melayani publik WFH dilakukan bergantian. Yang WFO Jumat akan WFH Senin, demikian juga sebaliknya," tambah Dadan.

Aturan Disiplin WFH Pegawai BGN

Meskipun bekerja dari rumah, kedisiplinan dan responsivitas pegawai tetap menjadi prioritas utama. Dadan menekankan pentingnya menjaga kelancaran komunikasi selama jam kerja operasional berlangsung.

Seluruh pegawai diwajibkan menyalakan alat komunikasi dan merespons cepat setiap instruksi maupun arahan pimpinan. Aturan ini berlaku ketat mulai pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat guna memastikan produktivitas kedinasan pegawai tetap terjaga.

Pegawai diminta merespons pesan pekerjaan maksimal dalam waktu lima menit. Selain itu, panggilan telepon pekerjaan juga harus dijawab kurang dari tiga kali nada panggilan, kecuali dalam kondisi mendesak seperti sedang di dalam perjalanan penerbangan udara.

Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Melalui kebijakan ini, BGN berharap efisiensi penggunaan energi dapat tercapai dengan baik. Di sisi lain, kinerja organisasi dipastikan tetap optimal dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional pemerintah.

Salah satu program utama yang dipastikan tetap berjalan lancar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, penghematan operasional ini diharapkan akan berjalan seiringan dengan fungsi pelayanan masyarakat yang efektif.