Pemerintah Perkuat Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Papua Barat

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan berjalan aman dan legal. Komitmen ini dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Sinergi yang kuat diyakini dapat memastikan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan secara sah dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

"Kita perlu mendorong solusi komprehensif dari sisi penegakan hukum. Kita juga harus memastikan masyarakat memiliki ruang berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan," ujar Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut.

Tantangan Tambang Emas Rakyat

Dalam kesempatan itu, Gubernur Dominggus menyampaikan dinamika aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat di Papua Barat. Aktivitas tambang rakyat tersebut menyebar di sejumlah kawasan aliran sungai, lereng, hingga perbukitan.

Menurut Dominggus, aktivitas pertambangan ini memiliki potensi ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, kegiatan tersebut menghadapi tantangan berat terkait aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kehutanan, serta perlindungan masyarakat adat.

Merespons kendala itu, Pemprov Papua Barat sebenarnya telah menyiapkan berbagai regulasi turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Kendati demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih memerlukan percepatan regulasi teknis dan koordinasi lintas kementerian.

Koordinasi Lintas Kementerian

Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong penguatan sinergi guna merespons berbagai dinamika di lapangan. Langkah ini akan dieksekusi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

"Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang. Tujuannya agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti," tegas Airlangga.

Lebih lanjut, pertemuan ini juga menyoroti kondisi ekonomi Papua Barat yang sukses mencatatkan kinerja positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat mencapai 6,46 persen yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang potensi SDA di Papua Barat harus dikelola secara lebih optimal dan bijaksana. Pengelolaan yang baik sangat penting agar kekayaan alam mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah.