Menteri ATR/BPN Gandeng Kampus Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di NTB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah strategis ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan sejumlah organisasi keagamaan dan perguruan tinggi setempat.

Dalam pertemuannya dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Jumat (10/4/2026), Nusron menegaskan pentingnya sertifikasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset keagamaan dari potensi sengketa di masa mendatang.

"Saya mengajak kerja sama untuk menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf. Rumah kita saja disertifikatkan, masa rumah Tuhan tidak," ujar Nusron.

Cegah Konflik di Kawasan Strategis

Nusron menjelaskan, tanah wakaf yang belum bersertifikat memiliki risiko konflik yang cukup tinggi. Risiko ini semakin membesar ketika nilai ekonomi tanah meningkat, khususnya di kawasan strategis seperti Mandalika.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, terdapat sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di NTB. Namun, baru sekitar 7.063 bidang atau 50,2 persen yang telah resmi bersertifikat.

Rincian aset tersebut meliputi 5.468 bidang masjid dengan 2.923 bersertifikat dan 5.045 bidang musala dengan 2.184 bersertifikat. Selain itu, terdapat 756 bidang makam, 698 bidang pesantren, 1.004 bidang sekolah, serta 1.098 bidang fasilitas sosial lainnya yang sebagian telah bersertifikat.

Libatkan Mahasiswa Melalui KKN Tematik

Untuk mengejar capaian tersebut, Menteri ATR/BPN menargetkan seluruh sertifikasi tanah wakaf di NTB rampung dalam waktu satu tahun. Ia menginstruksikan Kantor Wilayah BPN NTB untuk membentuk tim khusus dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Salah satu strategi utama adalah melibatkan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik. Mahasiswa akan ditugaskan langsung untuk mendampingi proses sertifikasi tanah wakaf di lingkungan masyarakat.

"Buat MoU dengan kampus seperti UNU, UIN, atau Universitas Muhammadiyah. Libatkan mahasiswa melalui KKN tematik untuk membantu proses sertifikasi," tegas Nusron.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB Badrun dan Rektor UNU NTB Baiq Mulianah. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap pengelolaan tanah wakaf di NTB menjadi lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.