Presiden Prabowo Tegaskan Perekonomian Nasional Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global Usai Terima Laporan Terkini.

Pada Jumat (13/03/2026) di Istana Negara, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan situasi terkini perekonomian Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sidang Kabinet Paripurna. Ia menegaskan bahwa stabilitas dan ketahanan indikator ekonomi makro tanah air saat ini berada pada level yang sangat solid.

Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi nasional masih berasal dari konsumsi dalam negeri. Tingginya sumbangsih pengeluaran rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi bukti nyata akan hal ini.

Airlangga merinci bahwa fondasi makroekonomi sangat kokoh berkat konsumsi domestik yang menyumbang 54 persen terhadap PDB, yang juga didukung oleh Mandiri Spending Index di angka 360,7.

Di samping itu, ia juga menyoroti posisi utang luar negeri Indonesia yang tergolong aman dan lebih rendah jika disandingkan dengan banyak negara lain. Tercatat, persentase utang luar negeri berbanding PDB terjaga di level kurang dari 30 persen.

"Hingga saat ini, posisi utang luar negeri kita sangat terkendali di angka 29,9 persen dari PDB. Angka ini masih berada di bawah ambang batas 30 persen, Bapak Presiden," ungkapnya.

Ketahanan ekonomi juga tercermin dari melimpahnya cadangan devisa negara. Airlangga mengungkapkan bahwa jumlahnya saat ini telah melampaui 150 miliar dolar AS, sebuah angka yang dinilai mumpuni untuk meredam berbagai gejolak ekonomi nasional.

Dari sektor perdagangan internasional, tren yang terjadi pun sangat menggembirakan. Ekspor komoditas andalan seperti batu bara, nikel, tembaga, dan karet sukses memberikan suntikan yang signifikan bagi roda perekonomian negara.

Menurut Airlangga, terjadi fenomena lindung nilai alami (natural hedging). Lonjakan ekspor komoditas yang mencapai 47 miliar dolar AS dinilai sukses menutupi kerugian dari defisit sektor minyak dan gas yang berada di angka 19,5 miliar dolar AS.

Poin krusial lain yang dipaparkan adalah peningkatan pemanfaatan sistem local currency settlement (LCS) dalam aktivitas perdagangan bilateral dengan beberapa negara sahabat. Strategi ini dianggap efektif untuk meminimalisasi ketergantungan serta tekanan terhadap mata uang dolar AS.

Berkat sinergi yang erat dengan Bank Indonesia (BI), nilai transaksi LCS dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok melonjak drastis hingga menyentuh angka 25,56 miliar. Angka ini naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar di 12,9 miliar.

Dalam pemaparannya, Airlangga turut menegaskan fungsi esensial APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) perekonomian. Guna melindungi daya beli masyarakat, pemerintah telah merancang berbagai instrumen belanja, seperti penyaluran bantuan pangan hingga pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Airlangga menyebutkan bahwa suntikan dana pemerintah untuk fungsi stabilisasi tersebut mencakup anggaran bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun dan alokasi THR yang mencapai kisaran Rp40 triliun pada tahun ini.

Terkait pemasukan negara, realisasi penerimaan pajak hingga awal tahun 2026 tercatat mengalami pertumbuhan yang menggembirakan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Menko Perekonomian memproyeksikan tren positif ini akan semakin melesat pada bulan Maret, bertepatan dengan masa puncak pelaporan pajak tahunan.

"Penerimaan di bulan Maret diproyeksikan akan lebih maksimal mengingat semua pihak diwajibkan melakukan pelaporan pajak di bulan tersebut," imbuhnya.

Laporan komprehensif ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam melindungi stabilitas ekonomi domestik dari ketidakpastian kondisi global. Langkah-langkah taktis ini diharapkan mampu membangun fondasi yang lebih tangguh bagi laju ekonomi Indonesia di masa mendatang. (BPMI Setpres)