Badan Gizi Nasional dan DPMPTSP Makassar Sinergi Perkuat Legalitas Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar pada Kamis (2/4). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan tersebut secara khusus membahas perizinan pelaku usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta koordinasi bantuan hukum.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan program ini. Ia menuturkan bahwa saat ini perizinan SPPG di wilayah tersebut masih dibantu secara manual melalui Dinas Kesehatan setempat.

"Koordinasi antara BGN, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjadi kunci agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lancar. Hal ini penting agar program bagi masyarakat ini tetap beroperasi sesuai regulasi," ujar Hida di Makassar.

Pemanfaatan Ekosistem Digital Perizinan

Berdasarkan paparan teknis sistem perizinan daerah, ke depannya pelaku usaha program MBG dapat memanfaatkan ekosistem digital yang telah terintegrasi. Salah satunya mencakup penggunaan sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS).

Selain itu, terdapat peluang pemanfaatan inovasi layanan daerah seperti aplikasi Sistem Online Layanan Terpadu (SOLATA' BOSS) untuk layanan non-OSS. Pengawasan terencana terhadap operasional pelaku usaha juga dapat didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal (SIPANAMAMO).

Fondasi Hukum dan Percepatan Program

Hida menambahkan, dukungan perizinan yang transparan dan bantuan hukum yang cepat akan menjadi fondasi kuat bagi para pelaku usaha SPPG. Legalitas yang lengkap dipastikan akan membuat program strategis ini berjalan secara lebih efektif, optimal, dan aman.

Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut ikut mengapresiasi langkah koordinasi ini. "Sinergi lintas instansi ini menjadi contoh penting bagaimana koordinasi awal dapat memperkuat kepastian hukum dan kelancaran program ke depannya," kata Gladys.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah awal penyelarasan tata kelola administrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut juga mencakup rencana pemanfaatan Makassar Government Center (MGC) sebagai pusat layanan terpadu guna mempercepat eksekusi program nasional.