Pemerintah Pastikan Stok Bahan Bakar Nasional Mencukupi Menjelang Lebaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjamin ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman, khususnya menyambut Hari Raya Idulfitri. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan laporan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/03/2026).

Bahlil menegaskan kepada Presiden bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) mentah, minyak olahan, hingga LPG dipastikan terkendali. Ia meyakini kebutuhan untuk masa libur Lebaran maupun waktu mendatang dapat terpenuhi berkat koordinasi yang baik.

Mengenai pasokan BBM, Bahlil menyebutkan bahwa stok saat ini masih berada di atas batas minimum cadangan negara. Berbagai varian bahan bakar, mulai dari RON 90, RON 92, RON 98, hingga solar dan bahan bakar pesawat (avtur), diproyeksikan dalam batas aman untuk beberapa periode ke depan.

Walau persediaan mencukupi, pemerintah tetap berupaya keras meningkatkan kemandirian energi bangsa. Langkah yang ditempuh meliputi optimalisasi program pencampuran biodiesel serta pembangunan fasilitas pengolahan (kilang) minyak domestik.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) akan sangat berdampak positif. Proyek ini dinilai mampu menekan angka impor bensin hingga 5,5 juta ton dan impor solar sebesar 3,5 juta ton.

Pembangunan kilang lokal ini, lanjut Bahlil, merupakan taktik strategis guna menggenjot produksi dalam negeri sekaligus memangkas rasio impor. Impor nantinya hanya akan dilakukan untuk menutupi selisih kekurangan jika angka lifting minyak bumi domestik tidak menyentuh target 1,6 juta barel.

Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas pasokan LPG, pemerintah tengah merancang berbagai skenario pemenuhan kebutuhan. Salah satunya adalah dengan memperluas kerja sama dengan berbagai negara penyuplai untuk menghindari ketergantungan pada satu wilayah.

Bahlil merinci, dari total 7,6 juta ton impor LPG, komposisinya didominasi oleh Amerika Serikat sebesar 70 persen, Timur Tengah 20 persen, dan sisanya dari negara-negara seperti Australia. Menyikapi situasi saat ini, pemerintah berencana menyesuaikan porsi impor dari Timur Tengah dengan memperbanyak kontrak jangka panjang bersama Amerika Serikat maupun negara mitra lainnya.