Pemerintah Jamin Pasokan Energi Nasional Aman di Tengah Gejolak Timur Tengah
Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Bahlil menegaskan bahwa masa kritis untuk pasokan LPG telah berhasil dilewati sejak awal bulan ini. Saat ini, cadangan LPG nasional dilaporkan sudah memiliki kapasitas untuk bertahan lebih dari 10 hari ke depan.
"Sebentar lagi kapal kita masuk dan solar tidak kita lakukan impor. Saat ini yang kita lakukan tinggal bensin saja dengan volume sekitar 20-22 juta kiloliter," ujar Menteri ESDM kepada awak media.
Diversifikasi Pasokan Energi
Pemerintah juga memastikan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah relatif kecil. Impor dari kawasan rawan tersebut hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi 20 hingga 25 persen.
Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia sama sekali tidak mengimpor BBM jadi dari wilayah Timur Tengah. Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah mengalihkan sumber pasokan minyak mentah ke negara lain seperti Angola, Nigeria, dan Amerika Serikat.
Sementara itu, pasokan LPG nasional dipastikan tidak bergantung pada jalur distribusi Selat Hormuz. Pemerintah telah memperoleh kepastian pasokan pengganti dari sejumlah negara lain, termasuk Australia.
Penyesuaian Harga BBM
Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan kapal distribusi di kawasan rawan untuk memastikan kelancaran pasokan dalam negeri. Bahlil berharap jeda eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memperlancar arus distribusi energi global tersebut.
Terkait rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah mengaku masih melakukan tahap perhitungan secara cermat. Proses ini melibatkan evaluasi berkelanjutan bersama dengan badan usaha seperti Pertamina maupun pihak swasta.
Meskipun sedang ada evaluasi harga, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. Melalui langkah antisipatif dan diversifikasi pasokan, kebutuhan energi dipastikan tetap terjaga sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
Disarikan dari sumber resmi www.setneg.go.id