Perwakilan Indonesia di PBB Tuntut Jaminan Keamanan bagi Pasukan UNIFIL

Jakarta, InfoPublik – Indonesia bersama sejumlah negara penyumbang Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mengecam keras rentetan serangan yang telah mengakibatkan gugurnya tiga prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia.

Protes keras ini dituangkan melalui sebuah pernyataan bersama (Joint Statement) di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis (9/4/2026). Langkah ini diambil sebagai reaksi atas meningkatnya eskalasi konflik yang semakin mengancam keselamatan para petugas internasional di lapangan.

Duta Besar Umar Hadi selaku Wakil Tetap RI untuk PBB, menekankan bahwa jaminan keselamatan bagi pasukan penjaga perdamaian adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

Melalui keterangan resminya pada Jumat (10/4/2026), pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil tindakan nyata untuk memaksimalkan perlindungan bagi para personel yang bertugas di daerah konflik tersebut.

“Kami mengecam dengan tegas serangan yang terus berlanjut terhadap UNIFIL, khususnya insiden fatal terbaru yang merenggut nyawa tiga personel asal Indonesia serta melukai sejumlah prajurit lain dari Prancis, Ghana, Indonesia, Nepal, dan Polandia,” ungkap Dubes Umar Hadi ketika membacakan sikap resmi tersebut.

Inisiatif yang dipelopori oleh Indonesia ini meraih dukungan penuh dari berbagai negara penyumbang pasukan maupun anggota Uni Eropa. Mereka menyoroti lonjakan tensi di Lebanon sejak 2 Maret 2026 yang berdampak fatal pada kondisi keamanan pasukan di lokasi.

Selain memakan korban jiwa dari pihak militer, krisis ini turut memicu darurat kemanusiaan yang memaksa lebih dari satu juta warga sipil melarikan diri ke tempat pengungsian.

Negara-negara yang turut menandatangani pernyataan ini menuntut PBB untuk lekas menggelar investigasi yang cepat, terbuka, dan menyeluruh atas seluruh insiden yang menargetkan UNIFIL. Mereka juga meminta agar para pelaku penyerangan terhadap fasilitas maupun personel PBB diadili dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional.

“Jaminan keamanan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian PBB adalah harga mati. Kami mendesak PBB beserta Dewan Keamanan untuk mengerahkan segala instrumen yang ada demi memaksimalkan pengamanan di tengah situasi yang makin genting,” demikian poin penegasan dalam pernyataan bersama itu.

Sampai saat ini, Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan tugas UNIFIL sesuai dengan resolusi yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Indonesia juga menyerukan kepada seluruh kubu yang berseteru di Lebanon agar mematuhi hukum kemanusiaan internasional serta memastikan bahwa fasilitas sipil maupun prajurit perdamaian tidak dijadikan target operasi militer.