Presiden Instruksikan Penyelamatan Warga Diutamakan Pascagempa Sulawesi Utara dan Maluku Utara

Pemerintah segera bertindak merespons dampak gempa bermagnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut). Pada tahap awal masa tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran agar memprioritaskan upaya pencarian, penyelamatan, serta evakuasi korban secara terpadu dan sigap.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Gempa M 7,6 yang digelar secara hybrid pada Kamis (02/04/2026), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan dan keakuratan pendataan sangatlah vital. Sesuai arahan Presiden, keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi.

Menko PMK juga memastikan bahwa dukungan finansial melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah tersedia dan bisa segera digunakan untuk mempercepat proses penanganan darurat di lapangan.

Tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, Pratikno turut menyoroti perlunya perbaikan sistem manajemen bencana jangka panjang. Hal ini meliputi evaluasi institusi, kesiapan armada dan peralatan, peningkatan kapasitas SDM, hingga sosialisasi kebencanaan yang lebih masif kepada publik.

"Peristiwa ini harus kita jadikan pijakan untuk memperkokoh ketangguhan di masa depan, baik dari sisi masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaannya," ungkap Pratikno.

Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk meninjau ulang kapasitas kelembagaan serta kesiapan personel. Edukasi mengenai bencana juga wajib diperluas jangkauannya lewat sekolah, aparat desa, hingga lembaga keagamaan.

Pratikno juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam merespons situasi darurat tahap awal ini.

Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan rinci terkait bencana gempa tersebut dan langsung mengarahkan agar tindakan darurat dieksekusi secepat mungkin.

Menurut Suharyanto, Presiden telah menginstruksikan BNPB, BMKG, dan Basarnas, di bawah komando Menko PMK, untuk segera turun tangan. Tim tanggap bencana juga diperintahkan untuk segera berangkat ke lokasi terdampak pada hari itu juga.

Ia turut mendesak seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk BPBD, TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait, untuk bersinergi mengaktifkan posko tanggap darurat guna menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok para korban.

"Melalui posko tersebut, kita harus memastikan pasokan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan air bersih bagi warga terdampak benar-benar terdistribusi dengan lancar," tegas Kepala BNPB.

BNPB juga mengimbau pemda agar segera memverifikasi dan mendata tingkat kerusakan infrastruktur, mulai dari hunian warga, rumah sakit, hingga fasilitas publik lainnya.

Suharyanto menambahkan bahwa pembentukan tim asesmen sangat krusial agar data kerusakan awal yang masih terbatas bisa terus diperbarui dan menjadi lebih akurat seiring berjalannya waktu.

Adapun rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling, Sekda Provinsi Malut Syamsuddin Abdul Kadir, beserta para bupati/wali kota dan perangkat daerah dari wilayah terdampak. (Humas Kemenko PMK/Bakom RI/UN - Humas Kemensetneg)