Pemerintah Tahan Harga BBM demi Lindungi Daya Beli Masyarakat dari Ketidakpastian Global

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan pernyataan kepada wartawan di Seoul pada Selasa, 31 Maret 2026.

Di tengah naik turunnya harga energi dunia, pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk jenis subsidi. Langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah guna melindungi kondisi perekonomian negara sekaligus mempertahankan kemampuan belanja masyarakat.

Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM menyatakan dengan tegas bahwa banderol BBM bersubsidi tetap sama hingga saat ini. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto serta kesepakatan dalam rapat gabungan.

"Tarif BBM bersubsidi dipastikan stabil tanpa adanya kenaikan maupun penurunan, jadi tetap menggunakan harga yang berlaku saat ini," ucap Bahlil saat memberikan keterangan kepada wartawan di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, belum ada keputusan resmi mengenai harga BBM nonsubsidi karena pemerintah masih merundingkannya bersama Pertamina dan badan usaha swasta. Bahlil juga menjamin bahwa harga Pertamina Dex tidak mengalami perubahan untuk saat ini.

Pada momen yang sama, ia meminta warga agar lebih cerdas dan hemat dalam menggunakan energi, utamanya BBM. Menurut Bahlil, sikap tersebut merupakan wujud sinergi dan dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah.

"Menghadapi situasi saat ini, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Bantuan dan kerja sama dari masyarakat sangat kami perlukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membeli BBM secukupnya dan tidak berlebihan," tuturnya.

Dirinya turut berpesan agar publik hanya mempercayai pengumuman resmi dari instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman di tengah derasnya arus informasi seputar sektor energi.

Pemerintah berjanji akan terus memantau serta mengevaluasi fluktuasi harga energi internasional secara rutin. Hal ini untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diterbitkan selalu membela hak-hak rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah.

"Presiden senantiasa menekankan pentingnya mendahulukan rakyat kecil. Perhatian khusus harus diberikan kepada warga yang kurang sejahtera agar kebijakan yang dibuat dapat berdampak positif dan berjalan lancar," tutupnya. (BPMI Setpres)