Presiden Prabowo Tegaskan BPKP Tindak Pejabat Penyeleweng Meski Orang Dekat

Nganjuk - Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak pejabat yang menyelewengkan uang rakyat, meski mereka merupakan orang terdekatnya. Penegasan antikorupsi tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat memberikan keterangan di Nganjuk, Jawa Timur, pada hari Sabtu.

Kepala Negara menceritakan bahwa Kepala BPKP sempat merasa ragu dan tertekan saat melaporkan indikasi penyelewengan oleh sejumlah oknum terdekat Presiden. Namun, Prabowo langsung menginstruksikan agar proses pemeriksaan tetap diteruskan tanpa pandang bulu.

"Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegas Prabowo. Ia mengaku sedih karena masih menerima laporan terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang telah diberi kepercayaan memegang posisi penting.

Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

Prabowo mengingatkan bahwa kemajuan teknologi digital saat ini membuat segala bentuk penyimpangan menjadi lebih mudah terdeteksi. Ia merasa prihatin terhadap dampak dari kasus penyelewengan ini, terutama bagi keluarga, istri, dan anak-anak para pejabat yang bersangkutan.

Presiden juga memastikan bahwa penindakan tegas ini berlaku secara menyeluruh, termasuk bagi kader Partai Gerindra maupun mantan pejabat dari kalangan militer. Mereka dituntut untuk memberikan teladan yang baik dan menyelesaikan masa pengabdian secara terhormat.

Apabila pihak yang terindikasi menyeleweng menolak untuk mengembalikan aset negara secara sukarela, Prabowo memastikan kasus tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Langkah tersebut dinilai mutlak demi menjaga tanggung jawab moral para pejabat kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia.