Presiden Prabowo Resmikan Koperasi Desa untuk Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun ekonomi kerakyatan dengan meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kepala Negara menilai sinergi KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi fondasi utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat akar rumput.

Dalam peresmian tersebut, Presiden menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat desa. Program ini dirancang khusus untuk menciptakan perputaran ekonomi yang masif dan menghidupkan berbagai sektor usaha lokal.

"Yang kita buat adalah hal-hal mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang," ungkap Presiden Prabowo. Beliau memaparkan bahwa satu desa dapat mengalami perputaran uang hingga lebih dari Rp10 miliar per tahun berkat keberadaan program tersebut.

Perkuat Ekosistem Usaha Lokal

Menurut Presiden, perputaran uang bernilai besar tersebut akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan para pelaku usaha kecil di desa. Petani, peternak, hingga produsen makanan lokal akan merasakan manfaat ekonomi secara nyata.

Seluruh hasil produksi masyarakat desa nantinya akan langsung terserap di lingkungan mereka sendiri. Hal ini membuat masyarakat tidak lagi harus bergantung pada rantai distribusi panjang yang kerap mengurangi keuntungan produsen kecil.

Kehadiran sinergi antara program MBG dan koperasi desa diyakini akan menjadi kekuatan baru untuk membangkitkan perekonomian nasional secara menyeluruh. Pendekatan ekonomi berbasis kerakyatan ini dinilai menjadi solusi tepat atas sistem yang selama ini didominasi oleh pemodal besar.

Tindak Tegas Penyimpangan dan Perluas Pembiayaan

Meski potensinya sangat besar, Presiden Prabowo menyadari adanya tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama terkait potensi penyimpangan anggaran. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan mencopot jabatan pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang.

Di sisi lain, program MBG terbukti mendapat dukungan luas dari masyarakat kecil di berbagai daerah. Dalam banyak kunjungan kerjanya, Presiden kerap menerima aspirasi dari warga yang merasa sangat terbantu dan meminta agar program kesejahteraan tersebut terus dilanjutkan.

Selain optimalisasi peran koperasi, Presiden juga menyoroti pentingnya kemudahan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil. Pemerintah telah menginstruksikan penurunan suku bunga kredit program ultra mikro PNM Mekaar dari kisaran 22-24 persen menjadi di bawah 10 persen.

Ke depan, koperasi desa didorong agar menjadi pusat layanan keuangan rakyat yang mampu menyediakan akses kredit murah. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong industrialisasi berbasis desa di seluruh Indonesia.