Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Kekayaan Negara Lewat Penegakan Hukum

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat institusi yudikatif dan penegakan hukum guna melindungi kekayaan negara. Hal ini disampaikan Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026). Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah kebocoran aset dan menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Menurut Presiden, perlindungan terhadap aset negara merupakan fondasi dasar untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila hasil pengelolaan sumber daya negara tidak dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan nasional.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujar Presiden. Pengendalian kekayaan negara yang baik diyakini dapat mendanai perbaikan seluruh sendi-sendi kehidupan di NKRI.

Penyelamatan Aset dan Penertiban Kawasan Hutan

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait upaya penyelamatan aset negara. Meski begitu, ia menilai masih banyak potensi kekayaan yang perlu terus diamankan melalui penegakan hukum yang konsisten.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Jawabannya adalah harus bisa,” tegas Presiden Prabowo. Pemerintah berjanji akan mengambil langkah tegas demi penguatan bangsa dan mewujudkan kebangkitan nasional.

Kesejahteraan Hakim untuk Peradilan Bersih

Selain berfokus pada penindakan, Presiden menyoroti pentingnya penguatan sektor yudikatif demi membangun sistem keadilan yang berintegritas. Peningkatan kesejahteraan hakim menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga independensi peradilan.

Menurutnya, penghasilan yang memadai sangat penting agar para penegak hukum tidak mudah tergoda oleh praktik suap. “Korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu, hakim-hakim harus dipilih dengan baik dan diberi penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok," jelasnya.

Pada akhir sambutannya, Presiden berpesan kepada seluruh insan peradilan agar menjadikan lembaga yudikatif sebagai tempat rakyat mencari keadilan sejati. Ia mengingatkan bahwa setiap putusan hukum akan selalu dinilai oleh masyarakat yang kini semakin cerdas dan kritis.