Pemkot Padang Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis untuk Tekan Stunting

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting. Komitmen ini disepakati dalam pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Selasa, 12 Mei 2026.

Program tersebut secara khusus menyasar kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita). Selain memastikan pemenuhan gizi, langkah ini bertujuan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat rentan di Kota Padang.

Pemberdayaan Ekonomi dan Standar Gizi

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa program MBG juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi luas melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Pemerintah daerah akan mendorong kesiapan pasar tradisional, koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan pokok.

"Kita akan mendorong kesiapan pasar tradisional, koperasi, dan KWT dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan," ujar Fadly. Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyesuaikan standar operasional dengan ketentuan Badan Gizi Nasional.

Lebih lanjut, Fadly menekankan pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Ia meminta dinas terkait melakukan intervensi konkret agar orang tua tidak semata-mata bergantung pada bantuan makanan dari pemerintah dalam memenuhi gizi anak.

Pengawasan Keamanan Pangan

Sementara itu, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan makanan yang didistribusikan tepat sasaran dan memenuhi standar keamanan. Ia mendorong adanya sertifikasi higiene kelayakan pangan pada seluruh unit SPPG di daerah tersebut.

"Pengawasan ketat harus dilakukan mulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga pengemasan dan distribusi makanan," kata Jasra. Hal ini dinilai penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, melainkan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan anak dan ibu.