Evaluasi Asta Cita 2026, Gubernur Sulteng Soroti Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memetakan tantangan pelaksanaan program prioritas nasional dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Asta Cita 2026 di Gedung Serbaguna Matano, Morowali, pada Kamis, 13 Mei 2026. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi berbagai kendala di daerah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ketahanan pangan di tengah tekanan efisiensi anggaran.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pusat. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan program nasional berjalan efektif hingga ke daerah terpencil.

"Fokus kita adalah memastikan program Asta Cita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah," ujar Anwar. Ia mengakui kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi ruang fiskal daerah, namun program nasional tetap menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Tantangan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam rapat tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memaparkan kendala implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Parigi Moutong saat ini telah mengoperasikan 21 dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi yang menjangkau 354 sekolah, atau baru 42 persen dari total sekolah yang ada.

Jumlah penerima manfaat MBG di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 28 ribu anak, atau 40 persen dari total sasaran. Erwin menyoroti distribusi dapur yang belum merata dan minimnya jangkauan layanan di wilayah terpencil utara dengan bentang wilayah mencapai 512 kilometer.

Selain itu, distribusi makanan kerap dilakukan menjelang jam pulang sekolah sehingga makanan tidak dikonsumsi langsung di tempat. Proses pembagian makanan yang memakan waktu hingga 30 menit juga dinilai cukup mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan

Persoalan serius lainnya adalah tingginya angka anak tidak sekolah di Parigi Moutong yang mencapai 13.500 anak. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat serta penambahan 61 titik layanan baru untuk memperluas jangkauan MBG.

Di bidang kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Parigi Moutong telah menembus 89,89 persen. Angka stunting di wilayah ini juga berhasil ditekan dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada periode 2024–2025 melalui kolaborasi program daerah.

Sementara itu, Parigi Moutong masih mencatat surplus produksi beras sekitar 100 ribu ton per tahun di sektor pangan. Namun, produksi diproyeksikan menurun pada 2026 akibat banjir yang melanda lahan persawahan karena belum optimalnya normalisasi sungai.