Sinergi Kemen PKP dan Kemensos Integrasikan Program Sekolah Rakyat dan Tiga Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi mendukung Program Sekolah Rakyat dan Program Tiga Juta Rumah dalam pertemuan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/5/2026). Kolaborasi strategis ini bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memajukan kualitas pendidikan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang khusus menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai daerah. Sesuai target Presiden Prabowo Subianto, program ini menyasar pendirian satu sekolah di tiap kabupaten dengan syarat ketersediaan lahan tujuh hingga delapan hektare dari pemerintah daerah.

Mensos juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kemen PKP terhadap penyelenggaraan fasilitas pendidikan tersebut. Dalam pertemuan yang sama, kedua pihak turut menyoroti tingginya angka backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 26,9 juta rumah.

Integrasi Data dan Bantuan Rumah Swadaya

Pemerintah menilai ketersediaan hunian layak menjadi faktor krusial dalam menunjang keberhasilan pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Saat ini, Program Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik seluruh Indonesia dengan total 14.913 siswa dan 13.942 orang tua peserta didik.

Data sasaran dari Kemensos tersebut akan menjadi basis intervensi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Menteri PKP menegaskan bahwa integrasi data dan komunikasi antar-kementerian sangat penting agar bantuan renovasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Alokasi 10 Ribu Renovasi Rumah

Merespons usulan Kemensos, Kemen PKP secara resmi menyetujui target renovasi 10 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Bantuan bedah rumah ini difokuskan bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat yang kondisi huniannya belum memenuhi standar kelayakan.

Selain membahas hal teknis operasional, kedua kementerian mendiskusikan berbagai isu strategis serta rencana peninjauan lapangan di sejumlah daerah. Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi dari kedua instansi guna memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni di Indonesia secara merata. Langkah integrasi ini sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan berkeadilan.