Kemen PKP Tingkatkan Alokasi BSPS Jawa Tengah Jadi 30 Ribu Unit pada 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) resmi meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Tengah menjadi 30 ribu unit pada 2026. Peluncuran program perluasan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini dipimpin langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, pada Sabtu (9/5/2026).

Dalam acara tersebut, Menteri Maruarar didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana. Maruarar menegaskan bahwa bantuan ini difokuskan bagi masyarakat kategori desil satu sampai empat yang kondisi rumahnya sungguh tidak layak huni.

“Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman,” ujar Maruarar. Ia juga memastikan bahwa para penerima adalah warga yang belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah sebelumnya.

Pelaksanaan dan Peningkatan Alokasi Bantuan

Pekerjaan perbaikan rumah melalui program BSPS ini akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026. Proses pengerjaan tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada 30 Juli 2026.

Secara keseluruhan, jumlah bantuan BSPS di Jawa Tengah mengalami lonjakan signifikan dari 7.532 unit pada 2025 menjadi 30 ribu unit pada 2026. Khusus untuk wilayah Kabupaten Brebes, alokasi bantuan naik dari 20 unit menjadi 600 unit yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa.

Tinjauan Lapangan dan Transparansi Anggaran

Selain meluncurkan program, Menteri PKP turut meninjau langsung rumah Warningsih, salah satu calon penerima bantuan di Desa Kaliwlingi. Warga yang sehari-hari berjualan makanan dengan penghasilan Rp1,5 juta per bulan itu tinggal di rumah berdinding bambu lapuk dengan fasilitas sanitasi terbatas.

Warningsih bersyukur atas bantuan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri PKP dan Prabowo Subianto. Ia mengaku rumahnya kerap bocor dan belum memiliki fasilitas buang air yang memadai sehingga harus pergi ke pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP meninjau simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) bersama penerima bantuan untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran. Maruarar meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program dan berani merekam, melaporkan, atau memviralkan segala bentuk penyimpangan dan pungutan liar.