Kerja Sama Indonesia-Jerman Dorong Ekosistem Data Terbuka dan AI Berbasis Masyarakat

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Jerman resmi mendorong pengembangan ekosistem data terbuka dan kecerdasan artifisial (AI) berbasis masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam acara kerja sama bertajuk FAIR Forward di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026. Langkah kolaboratif tersebut diambil melalui kemitraan strategis guna mempercepat transformasi digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Bappenas, Andianto Haryoko, menyatakan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Penguatan tersebut juga harus mencakup kebijakan tata kelola data, keamanan digital, serta ekosistem inovasi yang melibatkan masyarakat luas.

Kolaborasi Global untuk AI yang Beretika

Inisiatif FAIR Forward merupakan program kerja sama sejak tahun 2023 antara Bappenas dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Program yang didukung oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) ini bertujuan mendemokratisasi AI secara global.

Urban Development and Cross-Cutting Topics Cooperation Area Lead GIZ, Thomas Foerch, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba inovasi AI. Pihaknya berfokus pada pengembangan data latih terbuka, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal, serta perumusan kerangka kebijakan AI yang beretika.

Pemanfaatan AI untuk Ketahanan Iklim

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kolaborasi FAIR Forward turut meneliti isu krisis iklim dan mengadopsi AI untuk ekonomi biru di Indonesia. Pendekatan AI yang didorong bersifat inklusif, khususnya bagi masyarakat adat dengan menjamin Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Inisiatif pelestarian lingkungan ini berhasil masuk nominasi UN SDG Digital GameChangers Award 2024. Program FAIR Forward juga berkontribusi pada penyusunan kebijakan etika AI global berwawasan lingkungan yang diinisiasi oleh UNESCO.

Hingga kini, berbagai proyek nyata telah dikembangkan, seperti pemetaan indikatif hutan bernilai karbon tinggi (HCS) yang menjadi percontohan di India dan Senegal. Selain itu, masyarakat pesisir di Maros dan Pulo Aceh juga mendapat dukungan berupa jaringan internet komunitas berbasis pemodelan AI lokal.

Sebagai tindak lanjut, para pembuat kebijakan di Indonesia mengikuti program pelatihan tata kelola AI dari Harapura Impact dan Aptaworks. Ruang dialog strategis ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan AI yang kritis, kontekstual, dan beretika di Tanah Air.