Sekjen ATR/BPN: Peralihan ke Arsip Elektronik Jadi Keniscayaan di Era Digital

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik adalah keniscayaan guna merespons tuntutan modernisasi. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 yang digelar secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026).

Dalu menjelaskan, keterbatasan ruang penyimpanan fisik, tingginya risiko kerusakan, serta kebutuhan akses yang cepat menjadi alasan utama transformasi kearsipan digital harus segera dilakukan. Menurutnya, arsip bukan sekadar dokumen lama, melainkan alat bukti strategis dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyelesaian masalah.

Transformasi digital di bidang kearsipan turut menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian dalam proses hukum. Oleh karena itu, pengelolaan arsip digital harus memenuhi prinsip autentik, utuh, serta tepercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan yang cermat akan memastikan arsip elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan SDM dan Tata Kelola Arsip

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, menekankan pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip digital. Ia menyebut pengelolaan arsip yang baik akan menjamin adanya kepastian hukum, transparansi, serta menjadi bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sebagai wujud nyata penguatan reformasi birokrasi, Kementerian ATR/BPN juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dari tingkat pusat maupun daerah dalam hal pengelolaan arsip. Selain itu, kementerian menyerahkan sejumlah arsip statis kepada ANRI sebagai bagian dari upaya pelestarian memori kolektif bangsa berbasis data.

Mego menyambut baik penyerahan tersebut sebagai wujud komitmen menjaga warisan informasi bangsa yang akan terus dilestarikan oleh ANRI. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi, serta pengelola kearsipan di seluruh Indonesia.

Langkah transformasi kearsipan elektronik ini sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital guna menciptakan pelayanan publik yang modern, transparan, dan terpercaya.