Wamen ATR/BPN Imbau Seluruh Pemegang HGU Perkuat Pencegahan Karhutla

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, secara resmi mengimbau seluruh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi di Jakarta pada Kamis (7/5/2027) guna melindungi lingkungan dan mencegah dampak sosial ekonomi di masyarakat.

Ossy menegaskan bahwa tindakan pencegahan ini wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap pemegang HGU diwajibkan mengelola dan menjaga lahan miliknya secara bertanggung jawab.

Kewajiban pemegang HGU mencakup pemeliharaan kesuburan tanah, pencegahan kerusakan lingkungan, dan penyediaan sarana pengendalian kebakaran. Selain itu, mereka juga harus memastikan ketersediaan sumber air agar tata kelola lahan tetap aman dan tidak mudah terbakar.

Wamen ATR/BPN juga mendorong jajaran pertanahan di daerah untuk memperkuat pengawasan pada wilayah HGU yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah pemantauan ini dilakukan melalui pencocokan data bidang HGU dengan titik panas (hotspot) di lapangan sebagai langkah antisipatif sebelum meluas.

Sanksi Tegas dan Apel Kesiapsiagaan Karhutla

Lebih lanjut, Ossy menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak akan menoleransi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, evaluasi pemanfaatan tanah, hingga langkah administratif lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Penguatan pengawasan dan penegakan aturan ini dinilai penting karena karhutla berdampak buruk terhadap kualitas udara, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Terkait kesiapsiagaan ini, apel siaga karhutla juga telah dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Kegiatan apel diawali dengan pemeriksaan pasukan Satgas Karhutla dan dilanjutkan dengan demonstrasi pemadaman api menggunakan berbagai peralatan oleh petugas lapangan. Upaya pencegahan ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana.

Pemerintah berharap sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat meminimalkan risiko karhutla di Indonesia. Kerja sama lintas sektor ini sangat krusial untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi datangnya musim kemarau.