Kemen PU Bangun Sabo Dam dan Tanggul di Maluku Utara untuk Cegah Banjir

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur sabo dam dan tanggul sungai di Provinsi Maluku Utara. Kepastian pelaksanaan proyek ini ditegaskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan sumber daya air sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Program yang masuk dalam tahun anggaran 2026 ini dirancang untuk menahan material bawaan dari hulu sungai yang memicu kerusakan. Menteri Dody menjelaskan, percepatan pembangunan sabo dam sangat penting karena strukturnya mampu menahan tekanan puing kayu, batu, dan pasir saat curah hujan tinggi. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan keamanan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan aliran sungai.

Detail Proyek dan Nilai Kontrak

Pembangunan infrastruktur ini mencakup dua unit sabo dam serta tanggul sungai sepanjang 0,8 kilometer. Titik pengerjaan tersebar di sejumlah lokasi strategis, secara khusus meliputi Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Pekerjaan utama melibatkan pembangunan pengendali sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Pulau dengan nilai kontrak Rp24,61 miliar dan durasi 266 hari.

Selain itu, Kemen PU turut membangun infrastruktur pengendali sedimen di Sungai Kastela, Kota Ternate, senilai Rp15 miliar dengan target pengerjaan 246 hari. Untuk Kabupaten Halmahera Utara, pemerintah juga melaksanakan perbaikan dan pembangunan tanggul di Sungai Asimiro dengan alokasi dana sebesar Rp14,72 miliar. Proyek di Sungai Asimiro tersebut ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu 261 hari kalender.

Fungsi Teknis dan Mitigasi Bencana

Secara teknis, keberadaan sabo dam akan mengendalikan material debris dari bagian hulu Sungai Kastela dan Sungai Sasa. Penahanan material ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya pendangkalan dan mengurangi risiko luapan banjir bandang di kawasan hilir. Infrastruktur tersebut juga berperan aktif dalam menstabilkan morfologi sungai serta menekan laju erosi yang merusak.

Sementara itu, pembangunan tanggul sungai difungsikan untuk memastikan aliran air tetap berada dalam alur jalurnya secara maksimal. Peningkatan kapasitas aliran ini menjadi kunci utama untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman kerusakan serius akibat luapan banjir. Melalui realisasi proyek terpadu ini, ketahanan wilayah Provinsi Maluku Utara terhadap bencana diharapkan akan semakin kukuh.