KPBI Apresiasi Komunikasi Langsung Presiden dan Program Kesejahteraan Buruh pada May Day 2026

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, mengapresiasi keterlibatan langsung Presiden dalam mendengar aspirasi pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta. Apresiasi tersebut disampaikan melalui keterangan pers yang dirilis pada Jumat, 1 Mei 2026. Momentum ini dinilai penting karena berbagai tuntutan yang biasanya hanya disuarakan di jalan, kini dapat tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan tertinggi.

Menurut Ilhamsyah, Indonesia memiliki sejarah panjang terkait peringatan May Day sejak era Presiden Soekarno. Saat itu, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui undang-undang untuk menghormati perjuangan buruh. Meskipun sempat tidak diperingati secara terbuka pada periode berikutnya, perayaan ini kembali diakui pada era reformasi.

Peringatan May Day akhirnya ditetapkan kembali sebagai hari libur nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Selama ini tuntutan buruh cenderung hanya bergema di jalan. Kini, aspirasi tersebut dapat disampaikan langsung kepada Presiden," ujar Ilhamsyah.

Program Pemerintah Bangun Optimisme Pekerja

Keterlibatan langsung pemerintah dalam mendengar aspirasi dinilai sebagai langkah positif untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Ilhamsyah menambahkan, sejumlah program pemerintah mulai dirasakan manfaatnya sehingga menumbuhkan optimisme di kalangan buruh. Beberapa kebijakan tersebut meliputi pengesahan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan ratifikasi konvensi internasional perlindungan pekerja.

Pemerintah juga membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memberikan perhatian kepada pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Langkah positif ini dianggap sebagai upaya nyata untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara berkesinambungan.

Pentingnya Evaluasi dan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan berbagai program tersebut dinilai sangat bergantung pada implementasi di lapangan oleh kementerian dan lembaga terkait. Pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi faktor krusial agar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, diawasi, dan dievaluasi," tegas Ilhamsyah. Ia berharap seluruh program yang telah dicanangkan dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.