Menteri Kependudukan Ajak TPK Lebak Sukseskan Makan Bergizi Gratis

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mendorong ratusan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Lebak, Banten, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B pada Kamis (30/4/2026). Program ini secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai langkah strategis pemerintah untuk menekan angka stunting di daerah tersebut.

Dalam kunjungan kerja pemantauan Program Bangga Kencana dan MBG 3B di Rangkasbitung, Wihaji menegaskan bahwa peran TPK sangat krusial. Ia menyebut para kader bukan sekadar pengantar makanan, melainkan agen perubahan yang membawa misi besar untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting.

Menurut Wihaji, MBG 3B merupakan terobosan strategis yang membuat posisi Indonesia unik di tingkat global. "Dari 77 negara dengan program makan bergizi gratis, hanya Indonesia yang secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui MBG 3B," jelasnya di hadapan para kader.

Edukasi Gizi dan Keluarga Berencana

Wihaji juga mengingatkan pentingnya peran edukatif kader TPK dalam setiap proses distribusi bantuan makanan. Momentum pembagian tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga sasaran mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik.

Ia meminta agar para kader memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok rentan yang menjadi sasaran utama agar tidak salah sasaran. Selain intervensi gizi, edukasi Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan juga ditekankan karena perencanaan keluarga yang baik akan mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak.

Tindak Lanjut Arahan Presiden

Kunjungan kerja sekaligus pencanangan Pelayanan KB Serentak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden kepada jajaran menteri. Langkah turun langsung ke lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi program berjalan efektif serta mengidentifikasi berbagai kendala distribusi di pedalaman.

Tantangan stunting di Kabupaten Lebak sendiri masih tergolong tinggi dengan prevalensi mencapai 32,4 persen berdasarkan data SSGI 2024. Namun, pemerintah optimistis bahwa intervensi melalui MBG 3B yang didukung kerja aktif TPK sebagai ujung tombak dapat mempercepat penurunan angka stunting di wilayah tersebut.