Pemkab Buleleng Terapkan Digitalisasi Bansos untuk Tingkatkan Ketepatan Sasaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, mulai mengimplementasikan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Program tersebut dilaksanakan secara hibrid di Ruang BBC, Buleleng, pada Kamis (30/4/2026), dengan melibatkan perangkat daerah serta agen perlindungan sosial tingkat desa dan kelurahan.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mengatakan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem penyaluran yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. "Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Penyaluran bantuan sosial selama ini dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait validasi data dan potensi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong penggunaan sistem digital berbasis data terintegrasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi," tambah Gede Supriatna.

Fokus Sasaran dan Penguatan Validasi Data

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa digitalisasi ini menargetkan keluarga pada desil satu hingga lima. Namun, masyarakat miskin yang secara faktual berada di desil enam hingga sepuluh tetap dapat diprioritaskan untuk didaftarkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia merinci, desil satu dan dua merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama bansos reguler. Selanjutnya, desil tiga diprioritaskan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan desil empat dan lima masih berkesempatan menerima bantuan dalam kondisi tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Buleleng turut menggandeng pendamping PKH melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Langkah ini diambil sebagai strategi pendataan sekaligus penguatan validasi penerima bantuan di wilayah desa dan kelurahan.

Melalui penerapan digitalisasi bansos, pemerintah daerah berharap sistem perlindungan sosial di Buleleng menjadi lebih adaptif dan tepat sasaran. Terobosan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu secara nyata meningkatkan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat.