Pemkab Lebak Andalkan Kampung KB dan Program MBG untuk Tekan Stunting

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, memaparkan langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam menangani stunting dan kemiskinan di wilayahnya pada Kamis (30/4/2026). Pemaparan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, di Kabupaten Lebak, Banten.

Amir menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama menghadapi tantangan geografis Lebak yang luas dan berbukit. Pasalnya, wilayah Kabupaten Lebak mencakup sekitar 34 persen dari total luas Provinsi Banten sehingga memerlukan pendekatan khusus.

Capaian Kampung KB dan Penurunan Stunting

Salah satu capaian utama Pemkab Lebak adalah perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Dari total 340 desa dan lima kelurahan, sebanyak 188 Kampung KB telah berhasil masuk ke dalam kategori berkelanjutan.

"Salah satu percontohan terbaik adalah Desa Cirende, Kecamatan Cilograng, yang meraih juara tiga tingkat nasional untuk Kampung KB," ujar Amir. Inovasi desa tersebut memanfaatkan pekarangan sebagai sarana edukasi nutrisi yang masuk dalam profil nasional pendampingan keluarga berisiko stunting.

Terkait angka stunting, berdasarkan data E-PPGBM, prevalensinya turun dari 4,47 persen pada 2024 menjadi 4,36 persen pada 2025. Di sisi lain, partisipasi program Keluarga Berencana (KB) cukup tinggi dengan 146.079 peserta aktif dan keberhasilan menekan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi hingga 3,28 persen.

Akselerasi Program MBG dan Solusi Kemiskinan

Pemkab Lebak juga terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Dari total kuota 265 unit, sebanyak 193 unit telah dibangun hingga menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Khusus masyarakat adat Baduy, pemerintah mengusulkan inovasi SPPG Leuit di Ciboleger dan Cijahe agar distribusi makanan bergizi selaras dengan adat istiadat setempat. Amir juga menyoroti kaitan erat antara masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di sekitar taman nasional serta kawasan perkebunan.

Sebagai solusi tambahan, Pemkab Lebak mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Lebak Gedong dan Cibeber. "Jika masyarakat diberi akses dan pembinaan untuk mengelola potensi seperti emas secara legal, kami optimis kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan," tuturnya.