Menkomdigi: Pemberdayaan Perempuan di Ruang Digital Masuki Fase Pelindungan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan di ruang digital kini telah memasuki fase pelindungan. Pernyataan penting ini disampaikannya dalam acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertajuk 'Kartini Masa Kini: Perempuan, Pengetahuan dan Perubahan' di Jakarta Selatan pada Selasa (28/4/2026).

Menurut Meutya, fokus perjuangan saat ini tidak lagi sekadar membuka akses internet, melainkan memastikan pemanfaatannya berlangsung secara aman dan produktif. Ia menyebut bahwa pelindungan terhadap perempuan harus semakin diperkuat seiring dengan terbukanya akses digital yang kian lebar.

Berdasarkan data Kementerian Komdigi, konektivitas digital Indonesia saat ini telah menjangkau sekitar 80 persen populasi atau lebih dari 223 juta penduduk. Hal tersebut membuka peluang besar bagi partisipasi aktif perempuan, sekaligus memunculkan risiko kejahatan digital seperti penipuan keuangan, eksploitasi, hingga penyebaran konten berbahaya.

Langkah Konkret dan Peran Strategis

Sebagai langkah mitigasi konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan yang terus diperkuat sejak Maret 2026 ini mengatur pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform berisiko tinggi.

"Harapan kami, dengan aturan ini tidak hanya anak-anak yang terlindungi, tetapi seluruh ekosistem digital menjadi lebih sehat," jelas Menkomdigi. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis eksekutif guna menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.

Pada akhir sambutannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara dalam pembangunan bangsa. Ia mengibaratkan keduanya sebagai dua sayap bangsa yang apabila bergerak seimbang, akan membawa Indonesia terbang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan global.