Program MBG Jadi Penggerak Ekonomi Daerah, Putaran Dana di Jabar Capai Rp6 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi penggerak baru ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar pada Selasa (28/4). Program dengan total anggaran Rp268 triliun ini mendistribusikan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat lokal.

Menurut Dadan, desain program MBG bertujuan untuk menciptakan perputaran uang secara langsung di masyarakat. "Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG, sekitar Rp248 hingga Rp249 triliun dibelanjakan di daerah," jelasnya di hadapan para rektor dari 24 PTN-BH.

Skema aliran dana ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di berbagai wilayah. Setiap unit SPPG diketahui mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk membeli bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.

Kemandirian Pangan dan Putaran Dana Triliunan

Dadan merinci bahwa sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku pangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 persen di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Hal ini membuat program MBG sangat identik dengan upaya mewujudkan kemandirian pangan daerah.

Dampak ekonomi berskala besar ini sudah mulai terlihat nyata, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Di wilayah tersebut, terdapat sekitar 6.200 unit SPPG yang aktif beroperasi melayani kebutuhan gizi masyarakat.

"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini," ungkap Dadan. Aliran dana triliunan rupiah tersebut mulai memberikan efek berantai yang positif terhadap perekonomian lokal.

Dorong UMKM dan Turunkan Kemiskinan

Peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian membuat harga produk lokal menjadi jauh lebih stabil. Kondisi ini secara otomatis turut mendorong aktivitas produksi di tingkat petani dan para pelaku usaha kecil atau UMKM di daerah.

Lebih jauh, program intervensi fiskal ini juga berkontribusi positif pada perbaikan indikator sosial ekonomi masyarakat. BGN mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah yang menjalankan program ini.

Ketimpangan ekonomi di masyarakat juga dinilai semakin menyempit seiring berjalannya distribusi program MBG. "Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," tutup Dadan.