Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026, Pemerintah Fokus pada 16.550 Desa Prioritas

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2026. Hal tersebut ditegaskan oleh Menko PM Muhaimin Iskandar dalam rapat terkait Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Jakarta pada Senin, 27 April 2026. Upaya percepatan ini dilakukan melalui pemetaan presisi dan penajaman intervensi pada 16.550 desa prioritas agar program berjalan tepat sasaran.

Muhaimin menyatakan bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem tersebut membutuhkan penguatan orkestrasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga berupaya menurunkan angka kemiskinan secara umum hingga maksimal lima persen pada tahun 2029. "Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata," ujar Muhaimin.

Tantangan dan Perluasan Intervensi Program

Dalam pelaksanaannya, program pengentasan kemiskinan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketepatan sasaran. Muhaimin mengungkapkan bahwa tercatat lebih dari 774 ribu keluarga miskin kategori desil 1 yang belum tersentuh intervensi. Kondisi ini mayoritas tersebar di sejumlah wilayah seperti Garut, Bogor, Cirebon, Cianjur, dan Kulonprogo.

Selain itu, masih terdapat 8,1 persen keluarga rentan yang belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah. Sebanyak 60,2 persen keluarga desil 1 lainnya dilaporkan baru menerima satu hingga dua jenis program bantuan negara.

Ke depan, pemerintah akan memperluas cakupan program agar mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat desil 1. Bantuan sosial juga akan ditransformasi menjadi program pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif. Rencana tersebut meliputi penguatan infrastruktur, padat karya, sinergi vokasi, hingga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi koperasi dan UMKM.

Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data terbaru pemerintah, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah berhasil turun secara signifikan. Angka tersebut menyusut dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, yang berarti sekitar 1,36 juta penduduk berhasil naik kelas. Muhaimin memastikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan setelah penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan harus memberi dampak terukur pada penurunan jumlah penduduk miskin.