Pemerintah Kaji Pemanfaatan CNG sebagai Substitusi LPG untuk Kemandirian Energi

Pemerintah Republik Indonesia mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna mewujudkan kemandirian energi nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tingginya angka impor LPG yang membebani keuangan negara. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, di mana produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton dan selebihnya harus diimpor dari luar negeri.

Menteri Bahlil menjelaskan bahwa rencana pemanfaatan CNG saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif dan akan segera difinalisasi. "Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ujar Bahlil.

Potensi Pasokan Gas Domestik

Bahan baku CNG dipastikan dapat dipenuhi sepenuhnya dari industri dalam negeri, yakni dari gas alam cair yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2). Gas tersebut kemudian dipadatkan menggunakan alat khusus hingga mencapai tekanan 250 sampai 400 bar agar pemakaiannya dapat berjalan maksimal.

Penggunaan CNG di Indonesia sejatinya bukan hal baru karena sebelumnya telah banyak dimanfaatkan oleh sektor perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Kementerian ESDM mencatat saat ini sudah terdapat 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak aktif di bidang penyediaan CNG.

Strategi Hadapi Krisis Energi Global

Optimalisasi energi domestik kini menjadi prioritas utama pemerintah di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia harus mencari formulasi yang tepat untuk mencapai mode bertahan (survival mode) melalui pemanfaatan produk-produk di dalam negeri.

Ke depan, pemanfaatan CNG diharapkan menjadi senjata andalan Pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah strategis ini akan melengkapi berbagai program prioritas lainnya, seperti optimalisasi lifting minyak dan gas bumi, pemanfaatan bahan bakar B50, serta diversifikasi LPG melalui Dimetil Eter (DME).