Kepala BGN Klarifikasi Kebutuhan 19 Ribu Sapi Program MBG Hanya Pengandaian

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ditemui usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi pada Selasa (21/4), Dadan menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah simulasi pengandaian, bukan kondisi riil harian.

Menurutnya, perhitungan itu didasarkan pada asumsi jika seluruh SPPG secara serentak memasak menu berbahan dasar daging sapi. Ia memastikan BGN tidak mewajibkan penggunaan daging sapi setiap harinya.

"Ini hanya pengandaian. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan pada tanggal sekian memasak daging sapi, tinggal dijumlahkan jumlah SPPG dikalikan satu ekor sapi," jelas Dadan memberikan klarifikasi.

Kebutuhan Daging Sapi per SPPG

Lebih lanjut, Dadan merinci bahwa dalam satu kali proses memasak, satu SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging murni. Jumlah tersebut setara dengan total daging dari satu ekor sapi utuh.

Ia menekankan bahwa menu yang disajikan sangat bervariasi, meliputi telur, ayam, ikan, hingga daging sapi. "Misalnya, kalau hari ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram untuk sekali masak, berarti butuh satu ekor sapi khusus dagingnya saja," paparnya.

Penyesuaian Menu Berbasis Lokal

Untuk menghindari lonjakan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga bahan pangan di pasar, BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini berkaca dari pengalaman peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.

Pada momen tersebut, tersaji menu nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat secara serentak. "Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton, dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkap Dadan.

Berangkat dari pengalaman itu, BGN mengedepankan pendekatan fleksibel dalam menyusun menu MBG setiap harinya. Pemilihan menu akan disesuaikan dengan ketersediaan potensi sumber daya dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

"Kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal sekaligus menyesuaikan dengan kesukaan masyarakat setempat. Jika kita perintahkan menu nasional seragam, tekanan konsumsinya pasti tinggi dan harganya naik," tutupnya.