BGN Hentikan Sementara 1.780 SPPG demi Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah tegas ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4), demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menjelaskan bahwa pengawasan program ini tidak memerlukan pembentukan tim khusus baru. Pengawasan dan perbaikan kualitas dilakukan secara organik melalui struktur internal yang sudah berjalan di BGN.

"Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," ujar Dadan.

Penertiban SPPG Tak Sesuai Standar

BGN mengambil langkah tegas bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan standar kelayakan. Penyetopan sementara diberlakukan bagi unit yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dadan menegaskan, SPPG yang belum mendaftar SLHS atau sertifikatnya belum keluar dalam sebulan setelah pendaftaran akan langsung dihentikan sementara. Saat ini, sebanyak 1.780 dari total 26.800 unit SPPG harus disetop operasionalnya.

Angka penutupan tersebut bersifat dinamis dan diprediksi akan terus berubah seiring proses perbaikan di lapangan. Seluruh mekanisme pengawasan ini sejalan dengan target peningkatan kualitas program yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026.

Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Program MBG merupakan upaya besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Zulhas menyadari bahwa pelaksanaan program dalam skala masif tersebut memiliki tantangan yang tidak mudah dicapai dalam waktu singkat. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakannya agar tidak ada celah masalah yang merugikan anak-anak penerima manfaat.

"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras," tegas Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengimbau pihak sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan SPPG yang tidak sesuai standar. Pemerintah telah menyiapkan pusat panggilan (call center) dan pusat komando (command center) agar setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti.